Kacabjari Tarempa Roy Huffington Harahap dalam sambutannya, berharap agar Kepala Desa, perangkat desa, BPBD, RW dan RT Desa Mengkait untuk menjaga kekompakan, mengemban tugas dan kewajiban dengan baik.

“Jangan sungkan-sungkan untuk melapor ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa apabila mempunyai informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Roy.

Roy Huffington Harahap mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan yang telah mengundang kejaksaan untuk menjadi narasumber.

“Diharapkan kedepan agar Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RW dan RT pada Desa Mengkait akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa harus bermasalah dengan hukum,” ucapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang diwakili oleh Jaksa Fungsional Harys Ganda Tiar Sitorus tentang peran aparat penegak hukum (Kejaksaan) dalam pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan desa.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas M Dwi Jaya Putera, Camat Siantan Selatan Awaluddin Makrifatullah, Kepala Desa Mengkait Amos Apui, perangkat desa, BPD, Ketua RW dan Ketua RT Desa Mengkait.

Artikel Cabjari Natuna di Tarempa Beri Pencerahan Hukum ke Perangkat Desa Mengkait Anambas pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Jembatan yang dibangun secara kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ini sudah digunakan masyarakat Tarempa sejak bulan Januari tahun 2022.

Jembatan Selayang Pandang II merupakan jembatan pengganti dari Jembatan Selayang Pandang I yang saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai jalur transportasi utama.

Jembatan SP I ambruk akibat efek dari badai tropis Pabuk yang melanda Thailand dan sekitarnya kala itu. Saat ini Jembatan Selayang Pandang II menjadi ‘urat nadi’ transportasi dan perekonomian masyarakat, hingga akses cepat yang menghubungkan pusat ibukota ke pusat pemerintahan di Tarempa.

“Jembatan Selayang Pandang II sudah jauh lebih mumpuni sebagai akses jalan di Tarempa, sekarang jembatannya lebih lebar jadi kendaraan roda empat mudah melewati jembatan ini,” ujar Gubernur Ansar.

Jembatan Selayang Pandang II dibangun melalui kerjasama dan dukungan dana sharing bersama pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengerjaan jembatan ini memakan waktu tiga tahun dengan besaran dana yang digunakan sebesar Rp 77 miliar. Jembatan dengan panjang 1.150 meter ini direncanakan akan diaspal pada tahun 2023.

“Jembatan Selayang Pandang II kalau kita lihat dari Masjid Agung sangat cantik sekali dan jadi ikon barunya Tarempa, bisa dibilang ini adalah kado dan kebanggaan untuk masyarakat Tarempa,” kata Gubernur Ansar.

Adapun jembatan Selayang Pandang I saat ini menjadi pusat kuliner dan akan direncanakan digunakan secara terbatas untuk sepeda dan pejalan kaki.

Terlebih dengan adanya perhelatan MTQ ke-IX Provinsi Kepri, banyak tamu yang datang bisa menikmati sajian kuliner di sepanjang Jembatan Selayang Pandang I. 

Artikel Jembatan Selayang Pandang II Jadi Ikon Baru Tarempa pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bintan, Wan Rudi Iskandar yang mewakili Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan menjelaskan bahwa Kabupaten Bintan mengutus 43 peserta qori/qoriah dalam MTQ Kepri tahun ini.

Dikatakannya juga bahwa dari 43 peserta yang dikirim terdiri dari 21 putra dan 22 putri yang nantinya akan mengikuti 13 cabang lomba di semua kategori.

“Kita berharap dukungan dan doa dari seluruh warga Bintan agar mereka bisa memberikan prestasi yang lebih baik untuk Kabupaten Bintan,” ucapnya.

Dalam pawai ta’aruf kafilah MTQ Kepri tahun 2022, Kabupaten Bintan tampil pada urutan ke tiga, setelah kafilah Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

MTQ pada tahun ini, kafilah Bintan juga menampilkan tema “Mandi Safar”. Diketahui tradisi mandi safar sudah dilaksanakan turun temurun pada tiap hari Rabu terakhir bulan Safar, yang pada intinya tradisi mandi Safar ini bertujuan agar terhindar dari hal- hal yang buruk.

“Perhelatan pawai ta’aruf MTQ Kepri pada tahun ini Kabupaten Bintan mengangkat tema Mandi Safar. Mandi safar adalah sebuah tradisi mandi dilaut yang dilakukan oleh masyarakat kampung Tanjung Pisau, Desa Penaga, Kabupaten Bintan,” pungkasnya. (*)

Artikel Kafilah Bintan Ikuti 13 Cabang MTQ Kepri ke-IX di Anambas pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Rudi berpesan kepada seluruh kafilah untuk mengikuti MTQ IX tingkat Provinsi Kepri dengan baik. Dengan persiapan yang sudah matang pihaknya berharap semua kafilah dapat selalu optimistis meraih gelar juara.

“Semua sudah kita siapkan, jaga diri baik-baik di Anambas. Insya Allah pulang akan membawa piala juara,” kata Rudi di halaman kantor Wali Kota Batam, Selasa (12/7/2022).

Pihaknya juga berjanji akan memberikan bonus tambahan jika kafilah Kota Batam dapat membawa pulang piala bergilir juara umum MTQ IX tingkat Provinsi Kepri. Hal ini diharapkan dapat menjadikan motivasi kepada semua kafilah yang berangkat.

Dalam kesempatan itu, Rudi juga berharap kepada seluruh panitia dan juri dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan juknis yang ada. Sehingga pelaksanaan MTQ IX di Kabupaten Anambas dapat terlaksana dengan baik.

“Sekali lagi pesan saya buat para kafilah jaga diri baik-baik, berangkat sehat pulang harus sehat. Saya akan menyusul nanti pada acara penutupan tanggal 21 Juli 2022,” katanya.

Wakil Wali Kota Batam yang juga Ketua LPTQ Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan persiapan kafilah Kota Batam sejauh ini sudah sangat baik. Bahkan TC sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Karena itu pihaknya optimistis Kota Batam akan mampu bersaing secara ketat untuk membawa pulang piala juara umum. Itu sebabnya pihaknya juga berpesan kepada seluruh kafilah agar selalu menjaga diri dan kekompakan.

“Saling perduli dengan yang lainnya. Seperti yang disampaikan Pak Wali tadi jangan jaga diri baik-baik selama di Kabupaten Anambas,” kata Amsakar.

Ada delapan cabang yang akan diikuti yaitu Seni Baca Alquran, Qiraat Alquran, Hafalan Alquran, Tafsir Alquran, FahM Alquran, Syarh Alquran, Seni Kaligrafi dan Karya Tulis Ilmiah Alquran.

Jumlah kafilah Kota Batam yang berangkat ke Kabupaten Anambah sebanyak 140 orang termasuk peserta MTQ sebanyak 54 orang dan 11 orang peserta rebana.

Pelaksanaan MTQ IX tingkat Provinsi Kepri sendiri akan terselenggara mulai 14 sampai 20 Juli 2022 di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepri. (*)

Artikel Tim Kalifah Batam Bertolak ke Anambas Ikuti MTQ IX Kepri pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Dalam LHP BPK RI Kepri yang dikeluarkan pada 17 Mei 2022 menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Kecamatan Siantan dilaksanakan oleh PT AP sesuai dengan kontrak nomor 02/SP/KPA-DISHUBLH-PPGLKS/09/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan nilai kontrak Rp3.098.024.527,00 dan pengawasan pekerjaan oleh CV ARK.

Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung mulai 28 Juni 2021 hingga 24 Desember 2021.

Pekerjaan tersebut mengalami 2 kali addendum yakni, addendum pertama pada 13 September 2021. Addendum tersebut merupakan tambah kurang pekerjaan karena perubahan lingkup pekerjaan sesuai kondisi lapangan yang menyebabkan harga kontrak tetap sebesar Rp3.098.024.527,00.

Addendum kedua pada 23 Desember 2021. Addendum tersebut merupakan tambah waktu pekerjaan selama 50 hari kalender, mulai 25 Desember hingga 12 Februari 2022. Sanksi yang timbul dari addendum ini, penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak yang tercantum untuk setiap hari keterlambatan.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap dokumen pembayaran diketahui bahwa, pekerjaan tersebut telah dibayarkan 40 persen atau sebesar Rp1.239.209.810.

Pada 5 Oktober 2021 dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp619.604.905,00 untuk pembayaran uang muka 20 persen.

Kemudian, pada 12 November 2021 sebesar Rp619.604.905,00 untuk pembayaran prestasi kerja termin 40 persen.

Sedangkan sisa bayar 60 persen menjadi tunda bayar TA 2021 dan akan dibayarkan menggunakan dana APBD TA 2022.

Pemeriksaan fisik di lokasi pekerjaan yang dilakukan antara BPK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia, dan Konsultan Pengawas pada tanggal 31 Maret 2022 bertujuan untuk menguji kesesuaian jumlah volume pekerjaan dan nilai pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan jumlah volume pekerjaan dan nilai pekerjaan pada dokumen Back Up Data Final Quntity serta As Built Drawing.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui permasalahan – permasalahan yakni pertama, kekurangan volume pada delapan item pekerjaan sebesar Rp218.620.864,45.

Kedua, terdapat denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp140.819.296,50.

BPK memberikan rekomendasi untuk Bupati Anambas agar memerintahkan Kepala Dishub LH segera menindaklanjuti temuan itu dengan menagih kepada penyedia dan menyetorkan ke kas daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup (Dishub LH) Anambas, Ekodesi saat dikonfirmasi, tidak terlalu banyak mengomentari temuan tersebut.

“Sudah kami surati (kontraktor), dan harus dikembalikan,” kata Ekodesi kepada Durasi.co.id melalui sambungan telepon seluler, Jumat (8/7/2022) siang.

Namun, kata Kadishub LH, pihak kontraktor belum membalas surat yang dilayangkan pihaknya.

“Nanti kami ingatkan kembali (kontraktor),” ucapnya. (red)

Artikel Proyek Pelabuhan Gudang Logistik Siantan Anambas Jadi Temuan BPK pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Paket kokain itu pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang hendak melaut beberapa waktu lalu.

“Saya sudah dilaporkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri tentang penemuan kokain tersebut dan saya sudah kirim tim asistensi dari Dittipidnarkoba Bareskrim untuk membantu mencari pelakunya,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/7/2022).

Dari informasi yang dihimpun, paket itu ditemukan di pinggir pantai pada Jumat 1 Juli lalu. Kala itu hanya ada sekitar 36 paket mencurigakan yang ditemukan warga.

Setelah diketahui paket itu berisi kokain, pencarian lebih lanjut dilakukan. Hingga kemarin paket yang ditemukan mencapai 43 bungkus. Setiap paket berisi sekitar 1 kg.

Krisno menyebut paket tersebut diduga dibuang oleh jaringan narkoba tertentu. Modus itu tak hanya ditemukan di Indonesia, namun juga di beberapa negara lain.

Ia pun belum dapat memastikan jaringan yang menjadi pemilik kokain tersebut.

“Analisa kami bahwa wilayah laut Indonesia telah dijadikan sebagai lintasan bagi kapal pengangkut kokain dari source country dan membuangnya di perairan Indonesia kemudian diambil oleh kapal penjemput. Kemungkinan untuk dibawa ke negara tujuan,” ujarnya.

Sebelumnya, aparat juga menemukan 179 kg kokain di perairan Selat Sunda pada awal Mei 2022 lalu. TNI menggagalkan peredaran tersebut usai menindaklanjuti informasi intelijen yang menyebut dugaan penyelundupan narkoba melalui pelabuhan Bakauheni-Merak.

Kala itu, tak ada tersangka yang dijerat dalam temuan ratusan kg narkoba tersebut. Badan Narkoika Nasional (BNN) menduga barang haram itu merupakan milik jaringan Amerika Latin.

“Kokain yang disita tersebut diduga berasal dari jaringan narkotika Golden Peacock di kawasan Amerika Latin,” kata Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, Jumat (27/5). (CNNI)

Artikel Warga Temukan 43 Kg Kokain di Pinggir Pantai Anambas pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Rapat paripurna masa sidang ke-II kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahjono, dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. 

Gubernur Ansar menjelaskan gambaran umum mengenai realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kepri tahun 2021. Substansi materi LKPJ tahun ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, yang merupakan tahun perencanaan terakhir pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. 

“Meskipun informasi realisasi APBD ini masih bersifat tentatif karena pada saat ini masih dalam proses audit komprehensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Gubernur Ansar. 

Dalam laporannya, Gubernur Ansar menyebutkan pendapatan daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 3,854 trilyun, dengan realisasi mencapai Rp 3,737 trilyun atau mencapai 96,98 persen dari target yang ditetapkan. 

Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 1,436 trilyun dan dapat terealisasikan sebesar Rp 1,347 trilyun atau mencapai 93,86 persen dari target. Lalu Dana Perimbangan atau yang saat ini dikenal dengan Pendapatan Transfer, yang ditargetkan sebesar Rp 2,390 trilyun dapat terealisasikan sebesar Rp 2,362 trilyun atau 98,81 persen dari target. 

“Sedangkan untuk pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 27,537 miliar dan dapat direalisasikan 100 persen sesuai dengan target,” lanjut Gubernur Ansar. 

Selanjutnya terkait gambaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemprov Kepri menganggarkan Rp 3,918 trilyun dengan realisasinya mencapai Rp 3,702 trilyun lebih atau sebesar 94,47 persen. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

Sementara untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya tersedia sebesar Rp 64,513 milyar lebih. 

Lalu Gubernur Ansar mengungkapkan indikator kinerja program pembangunan dan program rutin Provinsi Kepulauan Riau yang ditargetkan pada tahun 2021 sebanyak 534 indikator dari 40 urusan. Dari 534 indikator tersebut, terdapat sebanyak 437 indikator dengan status capaian sangat tinggi, selanjutnya 26 indikator berstatus tinggi, 15 indikator berstatus sedang, 6 indikator berstatus rendah dan 50 indikator berstatus sangat rendah. 

Berdasarkan rekapitulasi terhadap capaian indikator kinerja program pada tahun 2021 tersebut, status capaian dengan kategori sangat tinggi, tinggi, dan sedang mencapai 89,51 persen. Menurut Gubernur Ansar capaian tersebut tentunya tidak terlepas dengan adanya dukungan yang sangat kuat dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang secara operasional dilaksanakan oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, meskipun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan refocusing anggaran sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. 

“Memang beberapa indikator yang status capaiannya rendah disebabkan oleh dampak dari masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga beberapa aktivitas dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tertunda,” tutur Gubernur Ansar. 

Terakhir terkait Tugas Pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi anggaran untuk bidang Pertanian dan Pekerjaan Umum. Jumlah Tugas Pembantuan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 27,562 milyar lebih dan terealisasi sebesar Rp.27,043 milyar lebih atau 98,11 persen. 

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut seluruh kepala OPD Pemprov Kepri, Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur Kepri, serta perwakilan Forkompimda Kepri. (Jlu/Dur)

Artikel Gubernur Kepri Sampaikan LKPj 2021 dalam Rapat Parpurna DPRD pertama kali tampil pada Durasi.co.id.