Pengesahan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Kepri yang diketuai Jumaga Nadeak dengan Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri.

Dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Thajono, pendapatan daerah pada APBD Kepri Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3,480 triliun.

Kemudian pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 134,93 miliar, sehingga pendapatan daerah menjadi Rp 3,615 triliun.

Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK 07/Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022, Provinsi Kepri mendapatkan tambahan pendapatan daerah dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 18 miliar.

Adanya tambahan tersebut, membuat DID Kepri mengalami kenaikan, dari Rp 20 miliar menjadi Rp 38 miliar. Sehingga pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini pendapatan daerah Provinsi Kepri menjadi Rp 3,633 triliun.

“Jadi, Alhamdulillah Provinsi Kepri, Saudara Gubernur, mendapatkan dana insentif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 140 sebesar Rp 18 miliar, oleh karena itu, kita apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” kata Hari.

Adapun dalam belanja daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 3,870 triliun. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula mengalami kenaikan sebesar Rp 77 miliar, atau naik 2 persen, sehingga belanja daerah naik menjadi Rp 3,947 triliun.

Namun, terdapatnya penambahan pendapatan daerah dari dana insentif daerah, maka belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 18 miliar. Sehingga belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp 3,965 triliun.

Khusus belanja daerah yang bersumber dari tambahan dana insentif daerah, alokasi anggarannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK 07/2022 digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Antara lain, melalui perlindungan sosial, seperti bantuan sosial. Lalu dukungan dunia usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Serta upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.

Ansar dalam pidato pandangan akhirnya mengatakan, perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 akan digunakan untuk langkah-langkah strategis meredam inflasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Kepri.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk menanggulangi inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” kata Ansar.

Ansar juga mengucapkan apresiasi kepada Badan Anggaran yang telah bekerja keras dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 bisa diselesaikan tepat waktu.

Artikel APBD Perubahan Kepri 2022 Disahkan Rp3,965 Triliun pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Seorang tokoh masyarakat Riau sekaligus Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Chaidir juga turut menanggapi telah disahkannya Perda tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada semua pihak atas kinerjanya dalam merancang BRK menjadi Bank Syariah yang sudah lama diwacanakan. Akan tetapi, tahapannya menjadi semakin jelas ketika pasangan Syamsuar-Edy menjadi kepala daerah tiga tahun ini.

Chaidir mengungkapkan, selama ini dari berbagai indikasi, ciri kebudayaan Melayu dalam perspektif nilai memang terasa belum menjadi tarikan nafas pembangunan ekonomi di tanah ini. Jelasnya, masyarakat Riau ternyata enggan untuk bersusah payah berubah dari zona nyaman.

Sehingga salah satu pemikiran Gubernur Syamsuar yang menyadarkan, bahwa tekadnya mengubah pola pengusahaan Bank Riau Kepri dari bank konvensional, total berubah menjadi bank syariah. 

Ia menjelaskan, BRK Syariah diyakini sebagai instrumen prinsip dalam mendukung visi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Praktik perbankan syariah seperti disebut Gubernur Riau mempertegas posisi Riau terhadap pembangunan ekonomi di daerah ini. 

“Gubernur kelihatannya tidak ingin setengah-setengah, alias abu-abu. Halal ya halal, non-halal ya non-halal. Tak boleh dicampur aduk. Seperti kita pahami, bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaan bisnisnya berdasarkan hukum Islam (Syariah),” ujarnya, di Pekanbaru, Minggu (22/5/2022).

Selanjutnya dalam kesempatan berbeda, Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Edyanus Herman Halim memandang terjadinya transformasi dari Bank Riau Kepri yang awalnya konvensional menjadi syariah membuka peluang bagi BRK untuk membangun kerjasama ke negara-negara muslim. Termasuk dalam hal pengurusan haji dan umrah.

Tegasnya, peralihan ini tentunya juga memberikan dampak positif dalam menciptakan peluang bisnis yang lebih prospektif di masa yang akan mendatang, artinya peluang bisnis ini tak hanya dapat dinikmati oleh nasabah BRK yang muslim namun juga bagi nasabah BRK yang non Muslim. 

“Sebelum ini hanya ada unit usaha syariah yg modalnya relatif kecil. Kalau sekarang sudah dapat mengandalkan modal yang lebih besar karena tidak hanya sebagai unit usaha saja tetapi sudah perusahaannya yg berbentuk usaha syariah,” ujar Edyanus.

Menurut Edyanus perubahan BRK menjadi syariah dapat mendorong pembiayaan UMKM dengan lebih luas, khususnya pada usaha-usaha masyarakat yg selama ini tidak berkenan didukung oleh bank konvensional. 

“Mereka ingin mendapatkan modal tetapi sumber modal berbasis syariah masih terbatas. Masuk BRK ke usaha berbasis syariah ini dapat menjadi tulang punggung oleh UMKM tersebut,” ujarnya.

Kemudian, hal yang sama juga disampaikan Ketua Baznas Provinsi Riau, Ustadz Masriadi Hasan. Ia juga mengapresiasi atas disahkannya Perda BRK. Jelasnya, masyarakat Riau patut bersyukur setelah proses panjang dan usaha dari semua pihak terutama Gubernur Riau Syamsuar akhirnya masyarakat Riau memiliki bank syariah yaitu Bank Riau Kepri Syariah.

“Alhamdulillah, akhirnya masyarakat Riau memiliki bank syariah yaitu Bank Riau Kepri Syariah. Kita sangat meyakini, keberadaan lembaga keuangan daerah dengan prinsip syariah ini dapat mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat Riau yang mayoritas beragama Islam,” tambahnya.

Selanjutnya Ketua PWNU, Rusli Ahmad juga mendukung dan apresiasi dengan apa yang dilakukan Bank Riau Kepri yang sebentar lagi akan menjadi syariah. Ia berharap semoga dengan menjadi bank syariah dapat memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Riau.

“Selain itu juga, diharapkan Bank Riau Kepri dapat meningkatkan lagi pelayanannya menjadi lebih baik. Selanjutnya Bank Riau Kepri harus menambah atau membuka kantor-kantor cabang pembantu di daerah, misalnya satu kecamatan itu terdapat satu Bank Riau Kepri,” tutupnya.

Artikel Perda Bank Riau Kepri Syariah Disahkan, Sejumlah Tokoh Berikan Apresiasi pertama kali tampil pada Durasi.co.id.