Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono mengatakan, bahwa kedua tersangka YN (39) dan HS (58) melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran ex PNPM-MPd UPK Kecamatan Teluk Bintan.

“Adapun jumlah anggaran yang disimpan pinjamkan secara individu oleh kedua tersangka sejumlah Rp650 juta, yang diduga untuk perkaya diri sendiri,” ujar Tidar saat ekspos di Mapolres Bintan, Rabu (2/11/2022).

Ia menjelaskan, berdasarkan SK Bupati Bintan Nomor: 180/IV/2008, tentang pembentukan unit pengelola kegiatan (UPK) Lestari Bintan, yang mana tersangka YN diberi kewenangan mengelola dana PNPM-MPd untuk kecamatan Teluk Bintan.

“Salah satu kegiatannya melaksanakan perguliran pinjaman kelompok kepada masyarakat Teluk Bintan sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) tahun anggaran (TA) 2008, TA 2014 dan TA 2015 pemerintah menyatakan pengakhiran program PNPM-MPd. Namun tersangka masih terus mengelola dana tersebut,” bebernya.

Dana yang digulirkan oleh pemerintah sebesar Rp2.853.803.416 pada tahun 2018 tersebut, UPK Lestari Bintan melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas tentang laporan kegiatan dan keuangan.

“Namun tidak ada membahas pembentukan perguliran simpan pinjam dana individu, kedua tersangka merekayasa berita acara Musyawarah Antar Desa (MAD), seolah-olah musyawarah menyetujui kegiatan perguliran simpan pinjam individu (SPI),” ungkap Tidar.

Ia menyebutkan, perguliran dana SPI tersebut bertentangan dengan PTO dan AD/ART, yang dipergunakan oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Tersangka HS dan UPK Lestari Bintan (YN) mengambil uang sebesar Rp150.000.000. Dana itu dipergunakan untuk modal usaha toko sembako, pembelian mobil pickup dan handphone.

“Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan Satreskrim Polres Bintan, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp650.000.000 dan dikuatkan oleh keterangan ahli bahwa telah timbul kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka,” katanya.

Dikatakannya, penyidik telah mengamankan barang bukti uang sebesar Rp531.028.400, dan mobil pick up beserta dokumen lainnya.

“Kedua tersangka diancam dengan pasal Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999, sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar,” bebernya.

Kapolres Bintan menghimbau kepada masyarakat, pengelola keuangan negara dan bantuan pemerintah agar tidak dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

“Hal itu melanggar undang-undang, dan kami sebagai aparat penegak hukum akan melakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan,” pungkasnya. (red)

Artikel Polres Bintan Ungkap Kasus Korupsi Dana ex PNPM pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Keduanya, L (Kepala Sekolah) dan M (Bendahara Dana BOS) ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Komite SMK Negeri 1 Batam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019.

“Hari ini berdasarkan barang bukti yang ada, sudah cukup untuk kami menahan kedua tersangka kasus penyelewengan Dana BOS dengan kerugian negara sebesar Rp468.974.117,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Aji Satrio Prakoso di Batam Kepulauan Riau, Senin (17/10).

Untuk sementara kata Aji, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain dalam kasus ini.

“Sementara masih ini saja, masih dalam proses penyelidikan. Begitu juga untuk aset yang akan disita, karena ini masih berproses, kemungkinan bakalan ada penambahan-penambahan barang bukti yang akan kami lakukan penyitaan,” kata dia.

Untuk saat ini, kedua tersangka sementara dititipkan ke rumah tahanan (rutan) Polsek Batu Ampar sampai hasil persidangan keluar. “Karena rutan masih belum menerima penambahan tahanan selain tahanan A3 (tahanan dari Pengadilan) akibat pandemi, makanya kami titipkan sementara ke rutan Polsek Batam Kota sampai persidangan selesai,” kata dia.

Aji mengatakan, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mengumumkan hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau terkait kasus dugaan korupsi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Batam.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Batam Riki Saputra mengatakan, dari hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa SMKN 1 merugikan negara sebesar Rp468.974.117.

““Dari hasil perhitungan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 10 Oktober 2022, intinya menerangkan bahwa ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp468.974.117,” ujar Riki dari keterangan tertulis yang diterima di Batam. (antara)

Artikel Kejari Batam Tetapkan Kepsek dan Bendahara SMKN 1 Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS pertama kali tampil pada Durasi.co.id.