Penghargaan tersebut diberikan pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI tahun 2024 di Ayodya Resort, Nusa Dua, Bali.

Jambin menyampaikan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk motivasi bagi seluruh satker Kejaksaan RI untuk terus memberikan kinerja terbaik sehingga Kejaksaan dapat terus menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Akuntabel dan Terpercaya.

“Sebagai salah satu bentuk penerapan reward and punishment dalam mendorong upaya peningkatan kinerja dan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Kejaksaan RI yang memperoleh NKA Terbaik tahun 2023,” ujarnya.

Pemberian penghargaan atas Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: KEP-X-273/Cr.3/04/2024 tanggal 5 April 2024 dengan 5 kategori yaitu:

1. Satker Kejaksaan Tinggi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Terbaik Tahun 2023:
a. Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Maluku
b. Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
c. Terbaik III: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
d. Terbaik IV: Kejaksaan Tinggi Bali
e. ⁠⁠Terbaik V: Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Satker Kejaksaan Negeri dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023:
a. Terbaik I: Kejaksaan Negeri Bantaeng;
b. Terbaik II: Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
c. ⁠⁠Terbaik III: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
d. ⁠⁠Terbaik IV: Kejaksaan Negeri Soppeng;
e. ⁠⁠Terbaik V: Kejaksaan Negeri Bulukumba.

3. Kategori Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023:
a. Terbaik I: Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja
b. Terbaik II: Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua
c. Terbaik III: Cabang Kejaksaan Negeri Gowa di Malino
d. Terbaik IV: Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana
e. Terbaik V: Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu.

4. Kategori Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Terbaik dengan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi untuk Kategori Kejaksaan Tinggi dengan Jumlah Satuan Kerja di atas 20:
a. Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
b. Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
c. Terbaik III: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

5. Kategori Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Terbaik dengan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi untuk Kategori Kejaksaan Tinggi dengan Jumlah Satuan Kerja dibawah 20 Satuan Kerja:
a. Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Bali
b. Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
c. Terbaik III: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

6. ⁠Kategori Satker Pusat dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik tahun 2023:
a. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin)
b. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
c. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

“Adapun penilaian tersebut diukur berdasarkan pada penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan penilaian evaluasi kinerja anggaran tahun 2023,” tukasnya. (red)

Artikel Jambin Kejagung Berikan Penghargaan ke Satker Kejaksaan dengan NKA Terbaik 2023 pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, menyatakan keempat saksi yang diperiksa yakni, AF selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel, UN selaku Direktur PTKE periode 2018-2019, AF selaku Direktur KE dan Penunjang Proyek periode 2018-2019, dan S selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2015-2017.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel pada 2011,” kata Sumedana dalam keteranganya, Kamis (27/10/2022).

Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka yaitu, FB selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 sampai dengan 2012, ASS selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2005 sampai dengan 2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010 sampai dengan 2015.

Kemudian, BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012 sampai dengan 2015, HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace 2011 dan General Manager Proyek PT. KS dari Juli 2013 sampai dengan Agustus 2019, dan MR selaku Project Manager PT Krakatau Engineering periode 2013 sampai dengan 2016.

Sumedana menjelaskan, kasus itu berawal ketika PT. Krakatau Steel (persero) melakukan pengadaan pembangunan Pabrik Blast Furnace Complex yaitu pabrik yang melakukan proses produksi besi cair (hot metal) dengan menggunakan bahan bakar batubara (kokas) pada 2011- 2019.

Tujuannya untuk memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah karena dengan menggunakan bahan bakar gas, maka biaya produksi lebih mahal.

Direksi PT Krakatau Steel (Persero) 2007 menyetujui pengadaan pembangunan pabrik BFC dengan bahan bakar batubara kapasitas 1,2 juta ton/tahun hot metal.

Nilai kontrak pembangunan Pabrik Blast Furnace PT KS dengan sistem turnkey (terima jadi) sesuai dengan kontrak awal Rp4,7 Triliun hingga addendum ke-4 membengkak menjadi Rp6,9 Triliun. Kontraktor pemenang dan pelaksana yaitu MCC CERI konsorsim dengan PT Krakatau Engineering.

“Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan, tender/lelang, kontrak, dan pelaksanaan pembangunan, telah terjadi penyimpangan. Hasil pekerjaan BFC saat ini mangkrak karena tidak layak dan tidak dapat dimanfaatkan dan terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Akibatnya, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar nilai kontrak Rp6,9 triliun,” jelas Sumedana.

Akibat perbuatanya, para tersangka diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel Kejagung Periksa Empat Saksi Kasus Proyek Pabrik Krakatau Steel pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan, kelima saksi yang diperiksa yakni, RN selaku Pj. Financial Auditor PT Waskita Beton Precast, Tbk, SS selaku Manager Akuntansi PT Waskita Beton Precast, dan MAY selaku Manager Akuntansi PT Waskita Beton Precast, Tbk.

Kemudian, TS selaku Staf Pemasaran PT Waskita Beton Precast, Tbk dan B selaku Manager Pengadaan Produksi PT Waskita Beton Precast, Tbk.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast, Tbk. pada 2016 sampai 2020,” kata Sumedana dalam keteranganya, Jumat (7/10/2022).

Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka di antaranya, KJH selaku Pensiunan Karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast, H selaku Wiraswasta (Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical), dan JS selaku Direktur Utama PT Waskita Beton Precast. Kemudian, AW, BP, AP dan A. Total sudah ada tujuh tersangka dalam perkara tersebut.

Artikel Kejagung Periksa 5 Saksi Korupsi Waskita Beton pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, menyatakan ketiga saksi yang diperiksa yakni, WS selaku Supply Chain Manager PT Givaudan Indonesia, YA selaku Kasubdit Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian RI, dan WAP selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian RI.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Impor Garam Industri pada 2016 sampai dengan 2022,” ujar Sumedana dalam keteranganya, Senin (12/9/2022).

Kasus itu berawal pada 2018 terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp2.054.310.721.560.

Hal itu tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah.

Para importir kemudian mengalihkan secara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi. Itu mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan kerugian perekenomian Negara.

Tim Penyelidik pun telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang terkait dan mendapat dokumen-dokumen yang relevan.

“Setelah dilakukan analisa dan gelar perkara disimpulkan bahwa terhadap Perkara Impor Garam Industri telah ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang peristiwa tersebut serta menemukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut,” terang dia.

Artikel Kejagung Periksa Tiga Saksi Kasus Impor Garam Industri pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Aset yang disita berupa kapal Tug Boat (kapal tunda) dan Kapal Tongkang di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

“Benar ada dua kapal yang disita oleh Kejaksaan Agung dan dibawa ke Pelabuhan cruede palm oil (CPO) Kabil Batam, yaitu Kapal Tug Boat (kapal tunda) Royal Palma 21 dan Kapal Tongkang Royal Palma IV,” kata Kasi Pidsus Kejari Batam, Aji Sattio Prakoso kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).

Ia menjelaskan, penyitaan dilakukan guna kepentingan penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Lebih lanjut dikatakannya, hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian keuangan dan perekonomian Negara sebesar Rp104,1 triliun.

“Saat ini Kejaksaan tidak lagi menggunakan instrumen kerugian Negara tetapi sudah mencoba membuktikan kerugian perekonomian negara karena cakupan-nya lebih luas sehingga nilainya cukup besar,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, pendiri PT Duta Palma Group, Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, bersama Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu Periode 1999-2008. (yen)

Artikel Kejagung Sita Aset Bos Duta Palma Group di Batam pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumeda di Jakarta, Kamis, menyebutkan Surya Darmadi diperiksa Kamis, pukul 10.00 WIB.

“Pemeriksaan lanjutan pukul 10.00 WIB,” kata Ketut. Tersangka Surya Darmadi resmi ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung setelah menyerahkan diri pada Senin (15/8) dan dijemput Kejagung di Bandara Soekarno-Hatta usai mendarat dari Taiwan.

Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi bersama dengan Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu Periode 1999-2008 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sekitar Rp78 triliun.

Dalam perkara ini, selain memeriksa perkara pokok dugaan tindak pidana korupsi, Penyidik Jampidsus mengusut dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan terkait kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group yang dimiliki Surya Darmadi. Hal ini terungkap dari daftar saksi-saksi yang dirilis Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung pada Selasa (16/8).

Ada dua saksi yang diperiksa terkait perkara korupsi menghalangi atau merintangi penyidikan korupsi Duta Palma Group. Keduanya adalah AD selaku Direktur PT Wanamitra Permai dan TTG selaku Direktur PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur.

“Mereka diperiksa mengenai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan perkara korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Duta Palma Group,” kata Ketut.

Inisial AD merujuk pada keterangan Adil Darmadi, merupakan anak dari Surya Darmadi yang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi pada Kamis (4/8).

Adapun TTG merujuk pada keterangan Tovariga Triaginta Ginting, selaku direktur di tiga perusahaan, yakni PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani. Ketiga perusahaan itu tergabung dalam Grup Duta Palma.

Sebagaimana diketahui, menghalangi penyidikan korupsi termasuk dalam tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Ancaman pidana pada beleid tersebut adalah minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Selain Adil dan Tovariga, saksi lain yang diperiksa adalah Marketing Supervison Wanamitra Permai berinisial HH.

Menurut Ketut, HH diperiksa terkait perkara pokok korupsi Duta Palma.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan,” kata Ketut.

Surya Darmadi juga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014 yang diusut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Antara)

Artikel Kejagung Lanjutkan Pemeriksaan Bos Duta Palma Surya Darmadi pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

“Tadi malam saya ketemu dengan Jampidsus Pak Febri dan Jampidum Pak Fadil membahas masalah P21 Nurhayati. Sepakat bahwa penyidik Polresta Cirebon menersangkakan N atas petunjuk JPU, oleh karena itu pihak Kejagung akan melakukan pemeriksaan di lingkungan Kejari Cirebon. Beliau-beliau sepakat dengan hasil gelar perkara di Bareskrim,” katanya kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Menurutnya, nantinya akan dibuatkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau SKPP berdasarkan hasil koordinasi antara Bareskrim Polri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap alias P21 atas Nurhayati.

“Hasil pemeriksaan nanti, akan dibuatkan surat ke Bareskrim untuk mohon perkara yang sudah P21 tersebut dilimpahkan ke Kejati Jabar untuk dihentikan penuntutannya karena tidak cukup bukti atau SKPP,” jelasnya.

Agus menyatakan, apabila hasil koordinasi tersebut telah rampung maka pihaknya akan menghentikan pelimpahan Tahap II Nurhayati dan melakukan pendampingan sampai dengan diterbitkannya SKPP.

“Perintah Bapak Jaksa Agung untuk pemeriksaan (lingkungan Kejari Cirebon). Itu yang saya dapatkan informasi saat bertemu beliau-beliau (Jampidum dan Jampidsus),” tutupnya.

Mahfud Pastikan Nurhayati Tak Diproses Hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Nurhayati, pelapor kasus dugaan korupsi dana desa oleh Kepala Desa Citemu bernama Supriyadi, tidak dilanjutkan proses hukumnya.

Nurhayati sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APBDes di Kabupaten Cirebon oleh kepolisian. Kementerian Polhukam telah berkoordinasi dengan kepolisian agar penetapan tersangka terhadap Nurhayati tidak dilanjutkan.

“Terkait dengan dijadikannya Nurhayati sebagai ikut tersangka setelah melaporkan korupsi atasannya (Kades) maka diinfokan bahwa yang bersangkutan tak perlu lagi datang ke Kementerian Polhukam. Kementerian Polhukam telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Insyaallah status tersangka tidak dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” ujar Mahfud dikutip melalui akun Twitternya, Minggu (27/2).

Berbeda dengan nasib Nurhayati. Dugaan korupsi oleh kepala desa tetap dilanjutkan. Mahfud memastikan itu.

“Sangkaan korupsi kepada kadesnya tentu dilanjutkan. Ini kan soal Nurhayati melapor lalu diduga ikut menikmati atau diduga pernah membiarkan karena lapornya lambat atau karena dugaan lain,” ujarnya menjawab pertanyaan warganet.

Lebih lanjut Mahfud meminta semua pihak menunggu formula dari kejaksaan dan kepolisian terkait tak diteruskannya penetapan tersangka terhadap Nurhayati.

“Kita tunggu saja formulanya dari kejaksaan dan kepolisian. Pokoknya, ayo, jangan takut melaporkan korupsi,” ujarnya.

Editor: RI | Sumber: Liputan6.com/Merdeka.com

Artikel Kabareskrim Sebut Kejagung Akan Periksa Kejari Cirebon Soal Nurhayati pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Agus merupakan Direktur CV Indhiang Kuring yang telah divonis dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp5 miliar itu.

Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5 miliar dari total anggaran Rp10 miliar,” kata Leonard seperti dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (28/10/21).

Ia menjelaskan Agus divonis bersalah pada 3 November 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg. Agus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, Majelis Hakim PN Tanjung Pinang menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda Rp150 juta.

“Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” jelas Leonard.

Agus, kata dia, menjadi buron usai tak memenuhi panggilan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Batam. Leonard mengklaim bahwa pihaknya telah melayangkan panggilan itu secara patut. Ia melarikan diri selama hampir empat tahun tanpa jejak. Tim intelijen Kejaksaan akhirnya baru mengendus keberadaannya di Jakarta pada Oktober 2021.

“Selanjutnya akan dibawa ke Batam dengan menggunakan pesawat guna dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa eksekutor dari Kejari Batam,” ucapnya.

Atas penangkapan itu, Leonard mengultimatum buron kejaksaan lain agar dapat menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Ia memastikan bahwa jajaran akan mengejar setiap buronan yang ada di daftar.

Berdasarkan catatan Kejagung, ada sekitar 110 buron yang ditangkap oleh tim Intelijen sejak Januari hingga Agustus 2021 saat ini. Dalam tahun ini, ada sejumlah buronan kelas kakap yang juga turut diciduk oleh Kejaksaan Agung. Misalnya terpidana kasus pembalakan liar yang telah buron 14 tahun, Adelin Lis.

Sumber: CNN Indonesia

Artikel Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi Proyek Listrik Batam pertama kali tampil pada Durasi.co.id.