Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Edy Natar Nasution, usai meninjau proyek pembangunan Pemprov Riau Tahun Anggaran 2021 di Kota Dumai, Kamis (9/12/2021) pagi. 

Kedatangan Wagubri di lokasi itu, turut didampingi pihak Dinas Pendidikan Riau, PUPR Riau, Inspektorat Riau, Biro PBJ Riau, dan Biro Pembangunan Setdaprov Riau. 

Edy Natar Nasution mengungkapkan, jika permasalahan pembangunan ini merupakan permasalahan serius dan harus menjadi perhatian ke depan. Ia juga menegaskan agar hal ini jangan sampai terjadi lagi. 

Wagubri menyebutkan, bahwa pembangunan sekolah tersebut merupakan pembangunan untuk pendidikan dan masa depan masyarakat Riau. 

“Peninjauan ini merupakan peninjau ke tiga kali saya lakukan, di tiga kabupaten dan kota. Semuanya bermasalah dan belum ada pembangunan yang 100 persen dan tepat waktu,” kata Wagubri.

Permasalahan ini ujarnya, sesuai dengan yang telah diprediksi sebelumnya. Sehingga Wagubri kembali menegaskan, hal ini harus menjadi bahan evaluasi atau pembelajaran bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam melakukan pengawasan maupun membuat kebijakan. 

“Saya juga heran, dari beberapa proyek sekolah ini, sebelumnya ada PPK yang tidak tau progres pengerjaan oleh kontraktor. Ini kan lucu, sementara, mereka yang melakukan penilaian pengerjaan,” ungkapnya.

Untuk itu, Wagubri kembali meminta agar proyek – proyek yang bermasalah itu, PPK harus langsung bisa memberikan tindakan dan dimasukkan dalam daftar hitam (blackkist) jika tidak mampu menuntaskan.

“Saya sudah sering sampaikan, ini tidak boleh berulang lagi. Kalau Kontraktornya tidak bagus tindak dengan tegas. Tapi kalau bagus apresiasi. Jika perlu rekomendasikan bisa dapat proyek lagi. Ini lah namanya yang terbuka itu,” tegas Wagubri. 

Saat disinggung alasan keterlambatan pembangunan oleh kontraktor, Wagubri menyampaikan bahwa sejumlah permasalahan terkendala lantaran material dan lokasi. Namun menurut Wagubri, seharusnya hal itu tidak menjadi alasan, karena sebelum lelang kontraktor sudah pasti tahu dan paham terkait pekerjaan. 

“Jika memang sulit atau tahu pekerjaan ini tidak tuntas dalam waktu yang ditentukan kenapa sebelumnya diambil. Dan ini yang jadi pertanyaan bagi saya, tidak mungkin kontraktor tidak tahu dan paham terkait pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Tapi jika memang tidak tahu, saya ragukan itu kontraktornya bisa menang lelang,” tutup Wagubri. (mcr)

Artikel Tegas, Ini Kata Wakil Gubernur Riau saat Cek Proyek Pembangunan sekolah pertama kali tampil pada Durasi.co.id.

“Penyidikan ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan pada perkara Zumi Zola (Mantan Gubernur Jambi periode 2016-2021), dan kawan-kawan yang telah telah diputus oleh Pengadilan Tipikor dan berkekuatan hukum tetap,” kata Juru Bicara Bidang Penindakan dan  Kelembagaan KPK, Ali Fikri dalam siaran persnya, Kamis (4/11/2021).

Tersangka AF merupakan orang kepercayaan sekaligus representasi dari Zumi Zola. AF mengelola kebutuhan dana operasional Zumi Zola dengan meminta sejumlah fee proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi.

“Adapun total uang yang telah dikumpulkan oleh AF sekitar sejumlah Rp46 Miliar. Sebagian dari uang tersebut, atas perintah Zumi Zola, diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok palu pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017,” jelasnya.

Tersangka AF juga diduga menerima uang sejumlah sekitar Rp6 Miliar untuk keperluan pribadinya. Saat ini AF sudah melakukan pengembalian sejumlah Rp400 juta ke KPK.

Atas perbuatannya tersebut AF disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Serta Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap AF untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 23 November 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Tahanan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di Rutan KPK dimaksud.

KPK mengingatkan bahwa permufakatan jahat korupsi antara penyelenggara Negara dengan pelaku usaha pada pengadaan barang dan jasa seringkali kali tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan saja, namun juga sering terjadi sejak pada tahap perencanaan bahkan hingga pengawasannya.

Suap menjadi modus yang sering dilakukan para pelaku usaha untuk memperoleh proyek dari pemerintah. Konsekuensinya, pelaku usaha akan menurunkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan agar tetap memperoleh keuntungan. Alhasil, masyarakatlah yang menjadi pihak paling dirugikan karena kualitas barang dan jasa yang dihasilkan tersebut tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

“KPK prihatin sekaligus berharap korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para penyelenggara negara dan pelaku usaha ini tidak kembali terjadi. Korupsi pengadaan barang dan jasa selain tidak sejalan dengan semangat pemerintah untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga menghambat pembangunan di daerah,” pungkasnya. (*)

Artikel KPK Tahan Tersangka Gratifikasi Proyek di Jambi pertama kali tampil pada Durasi.co.id.