PEKANBARU, DURASI.co.id – Lima kabupaten/kota di Provinsi Riau berhasil meloloskan kepala desa dan lurah untuk mengikuti Peacemaker Training dalam rangkaian ajang Paralegal Justice Award (PJA) 2025 yang digelar Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Acara nasional itu dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, menyampaikan bahwa para peserta dari Riau telah melalui proses seleksi ketat. Daerah yang mengirimkan wakilnya tahun ini yakni Kabupaten Siak, Kampar, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru.
“Yang lolos seleksi itu dari empat kabupaten dan satu kota. Di antaranya Kabupaten Siak, Kampar, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru,” ujar Yan, saat dihubungi, Sabtu (17/5/2025).
Dari Kabupaten Siak, peserta berasal dari Desa Dayang Suri, Sungai Gondang, Pinang Sebatang Barat, dan Temusai. Kabupaten Kampar diwakili Kepala Desa Pulau Terap, Sari Galuh, Alam Panjang, dan Siabu. Rokan Hilir mengutus Kepala Desa Teluk Pulau Hulu, sementara Kepulauan Meranti diwakili Kepala Desa Bagan Melibur.
Kota Pekanbaru turut mengirimkan lima lurah, yakni Kulim, Kampung Melayu, Tanah Datar, Tobek Godang, dan Padang Terubuk.
Yan menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi tinggi atas partisipasi daerah dalam ajang tersebut. Ia menyinggung keberhasilan Kepala Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Syofian, yang meraih penghargaan PJA pada 2023 lalu.
“Beliau dianugerahi Lencana Non Litigation Peacemaker (NLP), jubah NLP, sertifikat, serta gelar NLP yang disematkan di belakang nama,” jelasnya.
Program PJA dinilai sejalan dengan visi Pemprov Riau dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang lebih baik, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini juga menjadi arahan Pak Gubernur agar pembinaan dilakukan secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Riau,” ucap Yan.
Penulis: Sukri
Editor: Indra
