BATAM, DURASI.co.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Penandatanganan dilakukan di Gedung Graha Pena, Batam Center, Kamis (18/9/2025) sore.
Langkah ini dipandang strategis dalam mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan adil bagi masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Ombudsman RI Mochammad Najib, Pimpinan Ombudsman RI Ijemsly Hutabarat, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Lagat Parroha Patar Siadari, serta Bupati Karimun.
Amsakar menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen nyata memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan layanan publik terus berbenah.
“Ini pintu pembuka untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pembangunan Batam bergerak cepat, tetapi tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani harus berjalan seiring,” ujarnya.
MoU tersebut diarahkan untuk menyelaraskan langkah, mempercepat penanganan pengaduan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan. Amsakar berharap, melalui pendampingan Ombudsman, pengelolaan layanan publik semakin efektif dan sesuai dengan ekspektasi warga.
Prestasi Batam dalam pelayanan publik sudah terbukti. Pada 2024, Batam meraih nilai kepatuhan 88,73 dan masuk Zona Hijau dengan predikat kualitas tertinggi. Angka itu lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 84,6 persen. Penilaian tersebut melibatkan tujuh unit layanan, mulai dari Disdukcapil, Dinas Kesehatan, hingga puskesmas.
“Dengan sinergi bersama Ombudsman, saya yakin pelayanan publik di Batam akan semakin baik. Ini bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga amanah yang harus kita jalankan,” tegas Amsakar.
Ia menambahkan, dukungan semua pihak sangat penting menjaga konsistensi perbaikan. “Prinsipnya, kita ingin memenuhi harapan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan konsen Pemerintah Republik Indonesia,” katanya.
Amsakar optimistis, kerja sama ini akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung Batam menuju kota modern, maju, dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mochammad Najib, mengapresiasi komitmen Pemko Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai, kerja sama ini langkah nyata untuk mencegah maladministrasi sekaligus memperkuat pengawasan di daerah.
“Kami berterima kasih atas komitmen Pemko Batam. Sebagai lembaga pengawas, kami mendukung penuh agar pelayanan publik semakin baik,” ujarnya.
Najib menambahkan, semangat serupa juga terlihat di daerah lain, sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk memperkuat kerja sama antarinstansi demi kepentingan masyarakat.
“Hari ini saya bersyukur hadir di Batam. Perkembangannya luar biasa dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya. [apr]
