TPID Kerinci Siapkan Langkah Konkret Tekan Laju Inflasi, Libatkan Lintas Sektor

Bupati Kerinci Monadi saat meninjau operasi pasar beberapa waktu lalu. (Foto: Diskominfo Kerinci)

KERINCI, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menyiapkan langkah konkret untuk menekan laju inflasi yang sempat mencatatkan angka tertinggi di Provinsi Jambi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Kerinci pada September 2025 mencapai 5,90 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain cabai merah, emas perhiasan, dan beras.

Sementara secara month to month (m-to-m), inflasi didorong oleh kenaikan harga cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau. Fluktuasi harga terjadi karena pasokan terbatas dan meningkatnya permintaan masyarakat.

Bupati Kerinci Monadi menegaskan, pemerintah daerah melalui TPID telah bergerak cepat melakukan langkah nyata di lapangan.

“Kita bekerja keras bersama seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga. TPID telah turun langsung ke lapangan, melakukan operasi pasar, dan memperkuat kerja sama antar daerah agar harga bahan pokok bisa terkendali,” ujar Monadi saat dikonfirmasi, Sabtu (12/10/2025).

Ia menambahkan, di bawah arahannya TPID akan memastikan pelaksanaan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat pasokan bahan pangan pokok di pasaran.

“Kami tidak ingin masyarakat terus terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok. Karena itu, langkah cepat yang telah disiapkan akan segera dijalankan,” tegasnya.

Ketua TPID Kabupaten Kerinci Zainal Efendi menjelaskan, sepanjang triwulan III tahun ini pihaknya telah melaksanakan berbagai langkah konkret untuk menjaga kestabilan harga pangan dan memperkuat ketersediaan pasokan.

Baca Juga :  Mewakili Bupati Tanjab Barat, Firdaus Khatab Bersama Kepala OPD Ikuti Rakor Inflasi Daerah 2023

“Pertama, kami menggelar High Level Meeting TPID Semester II Tahun 2025 yang difasilitasi Bank Indonesia Provinsi Jambi dan dihadiri seluruh instansi terkait. Dalam pertemuan itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh untuk menjamin pasokan beras dan bahan pangan pokok,” jelas Zainal.

Langkah kedua, TPID memperkuat kerja sama lintas daerah melalui perjanjian dengan Pemerintah Kota Jambi pada 3 Agustus 2025 dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada 3 Oktober 2025 di Kayu Aro. Sinergi ini dinilai penting untuk memperlancar distribusi pangan antarwilayah.

“Ketiga, kami melaksanakan rapat koordinasi khusus pada 6 Oktober 2025 menindaklanjuti rilis BPS. Dalam rapat itu diputuskan intervensi pasar melalui operasi pasar terhadap komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai merah, beras, dan minyak goreng, serta pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pengendalian inflasi,” ujarnya.

Selain itu, TPID juga melaksanakan operasi pasar langsung di lapangan pada 9 Oktober 2025 di Desa Talang Kemuning, Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, dan Pasar Hiang. Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Kerinci. “Hasilnya cukup signifikan, beberapa harga bahan pokok mulai menurun di tingkat konsumen,” kata Zainal.

TPID juga aktif mengikuti rapat koordinasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring untuk memantau perkembangan nasional dan menyelaraskan langkah daerah dengan kebijakan pusat.

Baca Juga :  Wako Ahmadi Resmikan SP-RRI Kota Sungai Penuh

Sekretaris TPID Kabupaten Kerinci Atmir memaparkan, penyebab inflasi di daerahnya tidak hanya berasal dari harga pangan, tetapi juga dipengaruhi faktor alam, pola konsumsi masyarakat, dan distribusi yang terbatas.

“Inflasi di Kerinci sebagian besar dipicu oleh gangguan pasokan akibat anomali cuaca dan gagal panen di beberapa wilayah, serta kecenderungan masyarakat yang lebih memilih beras lokal dibandingkan beras SPHP. Selain itu, distribusi antar daerah sempat terhambat karena masa panen bersamaan dan kurangnya informasi harga,” jelas Atmir.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan meningkatkan komunikasi publik, memperluas pemanfaatan pangan lokal, serta memperbanyak operasi pasar langsung di lapangan.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir di tengah mereka. Edukasi harga, operasi pasar, serta dukungan kepada petani dan pedagang menjadi bagian penting agar inflasi tidak menekan ekonomi rumah tangga,” ujarnya.

Atmir menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor. Karena itu, TPID Kerinci menjalin kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh, BPS Kabupaten Kerinci, serta unsur Forkopimda.

“Kami melakukan evaluasi setiap triwulan, dan jika ada kondisi pasar yang mendesak, kami segera menggelar rapat tematik. Dari hasil evaluasi terakhir, rekomendasi utama kami adalah memperbanyak operasi pasar, memantau pasokan dan distribusi pangan secara rutin, serta mendorong pemanfaatan pangan lokal agar harga tetap terkendali,” katanya.

Baca Juga :  Sekda Tanjab Barat Buka Musrenbang Kecamatan Tungkal Ilir

Menjelang triwulan IV 2025, Atmir memastikan pemerintah daerah tetap siaga menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kami sudah menyiapkan langkah antisipatif. Operasi pasar akan terus dilakukan di berbagai kecamatan dan pusat perdagangan, terutama untuk komoditas rawan naik seperti cabai merah, daging ayam ras, cabai hijau, beras, dan minyak goreng. Kami juga terus berkoordinasi dengan TPID Provinsi Jambi dan Bulog untuk menjamin ketersediaan stok hingga akhir tahun,” ujarnya.

Ia menilai, kesiapsiagaan menjelang akhir tahun menjadi ujian penting bagi stabilitas ekonomi daerah.

“Kami ingin masyarakat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga. Itu prioritas kami di TPID,” tegasnya.

Upaya yang dilakukan TPID Kabupaten Kerinci menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

Melalui koordinasi lintas sektor, intervensi cepat di lapangan, dan sinergi antar daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci membuktikan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja berkelanjutan, pemerintah daerah optimistis inflasi dapat terus ditekan, harga pangan tetap stabil, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Penulis: Harpai
Editor: Indra