Batam di Jalur Internasional, Pemerintah Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan Lintas Batas

Rapat penggalangan dan pemetaan AGHT yang digelar JAM Intelijen dan Kejari Batam di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (5/12/25). Foto: Diskominfo Batam

BATAM, DURASI.co.id – Upaya memperkuat keamanan kawasan perbatasan kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam. Hal ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, dalam Rapat Penggalangan dan Pemetaan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang digelar Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen bersama Tim Direktorat I dan Kejaksaan Negeri Batam di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wali Kota Batam, Jumat (5/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Batam diposisikan sebagai daerah strategis yang memerlukan penguatan pengawasan, khususnya karena berada pada jalur perlintasan internasional. Salah satu poin penting yang muncul ialah penetapan Kecamatan Belakang Padang sebagai Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dalam Program Prioritas Nasional.

Firmansyah menyambut baik penetapan tersebut, namun menilai bahwa seluruh kecamatan di Batam sesungguhnya memiliki tantangan kewilayahan yang sebanding. Sebagai kota kepulauan yang berdekatan dengan negara tetangga, setiap wilayah di Batam menghadapi potensi risiko yang serupa.

Baca Juga :  Pemko Batam Benahi Data Penduduk, Perkuat Perencanaan Pendidikan dan Ketenagakerjaan

“Posisi Batam yang berada di beranda depan negara bukan hanya memberikan peluang, tetapi juga mengharuskan kita lebih waspada terhadap berbagai bentuk ancaman. Narkotika, penyelundupan barang, hingga limbah dari kapal asing adalah risiko nyata yang bisa berdampak luas. Bahkan arus pengungsi luar negeri pun dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ideologi bangsa. Karena itu, pemetaan AGHT harus dilakukan secara presisi agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar efektif,” ujar Firmansyah.

Tim Direktorat I JAM Intelijen juga memaparkan kondisi aktual perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk kerawanan yang perlu menjadi perhatian bersama. Melalui forum tersebut, sejumlah langkah tindak lanjut disepakati, antara lain penguatan pengawasan lintas batas, peningkatan pemantauan laut, mitigasi dampak sosial, serta memperkuat koordinasi lintas-instansi untuk memastikan respons cepat jika terjadi gangguan.

Baca Juga :  Tingkatkan Pelayanan, Jasa Raharja Kepri Audiensi dengan Wali Kota Tanjungpinang

Kejaksaan Negeri Batam menyatakan komitmennya mendampingi Pemko Batam dalam proses pemetaan hingga pelaksanaan program, termasuk dukungan hukum agar strategi yang disusun dapat berjalan konsisten.

Di akhir rapat, Firmansyah mengapresiasi sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap perhatian terhadap Belakang Padang dapat diperluas ke kecamatan lainnya, sebab seluruh wilayah di Batam mempunyai karakteristik perbatasan yang sama pentingnya.

Firmansyah menegaskan bahwa rekomendasi rapat akan segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret.

“Pemko Batam berkomitmen menjaga keamanan, stabilitas, dan daya saing kota sekaligus memperkokoh ketahanan nasional dan ideologi bangsa,” kata dia.

Penulis: Salvia
Editor: Aliman