MEDAN, DURASI.co.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemko Medan belum membayar pajak. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak dilengkapi pelat nomor dan kaca spion.
Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Rico memimpin Apel Kendaraan Dinas dan Operasional Pemko Medan di halaman Lotte Grosir Medan, Selasa (6/10/2026). Dalam apel itu, sebanyak 385 kendaraan dari sekitar 5.000 kendaraan dinas dan operasional dikumpulkan di area parkir pusat grosir tersebut.
Rico Waas langsung menegur pengguna kendaraan yang ditemukan bermasalah dan meminta persoalan tersebut segera diselesaikan.
“Kenapa pajak kendaraan ini tidak dibayar? Kenapa dibiarkan tanpa pelat dan kaca spion?” tegasnya.
Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Suluh Aulia Harahap, Rico Waas memeriksa kendaraan satu per satu. Pemeriksaan meliputi sepeda motor operasional yang digunakan hingga tingkat kelurahan, mobil operasional kecamatan, serta kendaraan yang digunakan kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang.
Dari pemeriksaan tersebut, persoalan administrasi dan kondisi kendaraan ditemukan tidak hanya pada sepeda motor.
Rico juga memeriksa mobil dinas camat, termasuk bagian kabin, bodi, dan mesin. Salah satunya, kendaraan dinas yang digunakan Camat Medan Area diketahui belum membayar pajak.
Menurut Rico, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan. Kendaraan dinas merupakan aset pemerintah sehingga setiap masalah terkait kondisi maupun administrasinya harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pengguna.
“Bagaimana kalau tidak kita periksa hari ini? Persoalan ini bisa sampai bulan depan, tahun depan, lima tahun ke depan, bahkan bisa sampai sepuluh tahun,” ujarnya.
Rico mengatakan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas Pemko Medan masih perlu dibenahi. Selain administrasi, perawatan kendaraan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan juga menjadi perhatian.
“Dari tinjauan saya secara langsung, banyak sekali kendaraan dinas ini, terutama sepeda motor tadi yang mati, secara pelatnya mati, mungkin pajaknya belum dibayarkan,” katanya.
Ia menegaskan kendaraan dinas harus tertib administrasi, terawat, dan digunakan oleh pihak yang berhak. Kendaraan juga tidak boleh dipindahtangankan atau digunakan untuk kepentingan pribadi.
Rico mengingatkan seluruh OPD segera mengecek kendaraan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing agar persoalan aset tersebut tidak kembali muncul sebagai temuan dalam pemeriksaan BPK.
“Hari ini, ini baru 385. Kami minta seluruh OPD untuk mengecek semuanya. BKAD tugasnya di beberapa waktu ke depan untuk mengecek secara keseluruhan,” katanya. [Nababan]
