BATAM, DURASI.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, memaparkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 senilai Rp5,328 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2025). RDP yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membahas rencana program dan pembiayaan BP Batam tahun anggaran 2026.
Amsakar menegaskan, tahun 2026 merupakan periode penting karena menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029, sekaligus pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045.
“BP Batam dituntut mendukung prioritas nasional, khususnya peningkatan investasi, konektivitas, dan daya saing kawasan. Tema RKP 2026 adalah kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Batam harus hadir memberi kontribusi nyata,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif BP Batam 2026 sebesar Rp2,447 triliun, naik 18,18 persen dibandingkan 2025 sebesar Rp2,071 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen Rp1,099 triliun (45%) untuk operasional, kepegawaian, dan pelayanan publik, serta Program Pengelolaan Kawasan Rp1,348 triliun (55%) yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur darat, laut, sumber daya air, perumahan, dan kawasan strategis.
Secara rinci, alokasi infrastruktur darat mencapai Rp481,33 miliar, pengembangan kawasan Rp62,18 miliar, prasarana laut Rp30 miliar, sumber daya air Rp38,76 miliar, serta perumahan dan permukiman Rp5 miliar.
Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BP Batam tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,447 triliun. Penerimaan tersebut bersumber dari layanan pengelolaan lahan Rp964,30 miliar (39,39%), layanan SPAM, fasilitas, dan lingkungan Rp613,29 miliar (25,06%), serta layanan kepelabuhanan Rp490,15 miliar (20,2%).
Meski demikian, Amsakar menegaskan bahwa pagu yang ditetapkan pemerintah belum mencukupi kebutuhan riil BP Batam. Karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp2,88 triliun. Dana tambahan ini diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Tambahan anggaran mencakup 94 kegiatan prioritas. Porsi terbesar, yakni Rp1,64 triliun (57%), difokuskan pada prasarana konektivitas darat berupa pembangunan flyover, jalan, jembatan, drainase, dan lanskap jalan.
Selanjutnya, Rp732,26 miliar (26%) dialokasikan untuk prasarana sumber daya air, termasuk pembangunan delapan jaringan distribusi air minum, sistem perpipaan, normalisasi, dan pemagaran waduk.
Adapun Rp155,93 miliar (5%) ditujukan untuk konektivitas laut dan udara, antara lain pembangunan CY di Batu Ampar, perbaikan magcobar, pagar ISPS Code, ponton dan atap Terminal Sekupang, hingga perbaikan jalan akses dan lereng gedung kargo.
Sementara Rp351,45 miliar (12%) difokuskan pada pengembangan kawasan, di antaranya pembangunan di Tanjung Banun, renovasi gedung Mal Pelayanan Publik, renovasi Masjid Batul Makmur, hingga pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di rumah susun.
“Kami berharap dukungan penuh Komisi VI DPR RI agar Batam semakin kuat sebagai kawasan strategis nasional dan motor pertumbuhan ekonomi,” katanya. [apr]
