TANJUNGPINANG, DURASI.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan komitmen memperkuat integritas aparatur dan tata kelola pemerintahan setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 menunjukkan perlunya perbaikan di beberapa sektor.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyebut sejumlah langkah strategis yang telah dijalankan, antara lain digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi informasi publik, serta kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman dalam pembangunan Zona Integritas.
“Langkah lainnya adalah sosialisasi nilai-nilai integritas melalui pemasangan banner dan media informasi SPI di seluruh OPD,” ujarnya pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil SPI di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (14/10/2025).
Ansar menekankan bahwa SPI menjadi cerminan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik. “Integritas adalah pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil SPI harus menjadi cermin untuk introspeksi dan perbaikan diri bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri,” katanya.
Plt Deputi KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, yang hadir pada kegiatan tersebut, menyebut SPI sebagai alat ukur persepsi publik dan internal ASN terhadap tata kelola pemerintahan. Ia juga menjelaskan keterkaitan SPI dengan Monitoring Center for Prevention (MCSP), di mana MCSP berperan memperbaiki sistem tata kelola, sementara SPI mengukur dampak intervensi tersebut.
Agung mengingatkan pemerintah daerah mewaspadai praktik penyimpangan, seperti pemecahan paket pengadaan langsung, dan menekankan pentingnya transparansi serta efisiensi anggaran.
Gubernur Ansar menegaskan akan mengevaluasi seluruh OPD yang masuk kategori merah (71,66) dalam SPI. “Kami akan menelusuri lebih dalam hasil survei ini, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf OPD, serta memperbaiki sistem pengawasan agar hasil SPI dan indikator reformasi birokrasi ke depan lebih baik,” jelasnya.
Meski demikian, Ansar menyoroti capaian MCSP Kepri yang sangat baik, dengan nilai tinggi sebagai indikator keberhasilan sistem pengendalian dan tata kelola. “Nilai MCSP kita tergolong tinggi dan membanggakan. Artinya, dari sisi sistem, tata kelola dan pencegahan korupsi sudah berjalan baik. Namun hasil SPI yang masih rendah menunjukkan tantangan ada pada persepsi dan perilaku, yang akan kita benahi bersama,” tambahnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi pemecahan paket maupun proyek fiktif, serta mendorong penggunaan E-Katalog Lokal untuk memastikan transparansi dan efisiensi belanja pemerintah.
Kegiatan ini turut dihadiri Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 Uding Juharudin beserta jajaran pejabat KPK, para bupati/wali kota se-Kepri, dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Penulis: Rudi
Editor: Aliman
