PEKANBARU, DURASI.co.id – Provinsi Riau kini menghadapi lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan data terbaru, Riau menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dengan lebih dari 3.000 kasus PHK, sebagian besar disumbang oleh PT Sambu di Indragiri Hilir (Inhil).
Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan hal ini saat menghadiri agenda bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, pada Selasa, 8 April 2025.
Ia menyatakan bahwa penyebab utama gelombang PHK tersebut bukanlah kebijakan ekspor, melainkan turunnya produksi kelapa rakyat yang menjadi bahan baku utama industri.
“Biasanya satu hektar kebun kelapa rakyat bisa menghasilkan 10.000 butir dalam dua hingga tiga bulan. Kini hanya sekitar 5.000 butir. Artinya ada penurunan 50 persen,” jelas Wahid.
Ia menyebutkan beberapa faktor penyebab turunnya hasil panen kelapa rakyat, seperti kondisi alam, usia tanaman yang sudah tua antara 35 hingga 40 tahun, serta persoalan tata kelola perairan yang menyebabkan intrusi air laut dan berdampak pada produktivitas.
Menghadapi kondisi ini, Gubernur menegaskan pentingnya dukungan data yang akurat dari BPS, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK), Nilai Tukar Petani (NTP), inflasi, hingga data ekspor-impor, untuk membantu pemerintah dalam mengambil langkah strategis.
Ia juga menyoroti perlunya data kemiskinan ekstrem yang terperinci guna merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami perlu tahu di mana saja lokus kemiskinan berada dan apa bentuk intervensi yang paling efektif, agar benar-benar bisa membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Penulis: Yopi
Editor: Indra
