TEMBILAHAN, DURASI.co.id – Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, dengan tegas menolak rencana pembatasan ekspor kelapa yang tengah digulirkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan kehidupan mereka yang baru saja merasakan manfaat dari dibukanya kembali ekspor kelapa.
Sejak beberapa bulan terakhir, harga kelapa mengalami kenaikan signifikan setelah ekspor kembali dibuka. Sebelumnya, pembatasan ekspor menyebabkan harga kelapa anjlok, yang berdampak buruk terhadap kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
Sahrani, seorang petani kelapa dari Desa Lahang, Kecamatan Gaung, menyampaikan kekhawatirannya terkait masa depan industri kelapa lokal jika ekspor kembali dibatasi.
“Kami menolak keras rencana ini. Jika ekspor dibatasi, kami akan kembali mengalami penurunan harga kelapa seperti sebelumnya, yang hanya dihargai Rp1.800 per kilogram,” ujarnya dengan nada cemas pada Sabtu (28/3/2025).
Menurut Sahrani, beberapa tahun lalu harga kelapa sempat merosot di bawah Rp2.000 per kilogram, membuat kehidupan petani semakin sulit. Namun, setelah ekspor kembali dibuka, harga kelapa di tingkat petani melonjak hingga Rp7.200 per kilogram.
“Saat ini, meskipun harga sedikit turun menjadi Rp6.500 per kilogram, nilai tersebut masih memungkinkan para petani untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Taufik, petani kelapa lainnya dari Desa Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, turut menyampaikan keresahannya. Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang dihadapi para petani kelapa di Inhil.
“Pak Presiden, tolong datang ke desa kami dan saksikan sendiri beratnya kehidupan kami. Ekspor kelapa adalah satu-satunya harapan kami untuk bertahan,” ujar Taufik dengan penuh harap.
Para petani menilai bahwa pembatasan ekspor akan menghambat kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga kelapa yang terjadi akibat ekspor ke negara-negara seperti Malaysia, India, dan beberapa negara Eropa telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, para petani kini mampu mengalokasikan sebagian hasil panen mereka untuk merawat kebun kelapa, sesuatu yang sebelumnya sulit mereka lakukan akibat rendahnya harga jual.
Oleh karena itu, petani kelapa di Inhil mendesak pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pembatasan ekspor ini.
Mereka berharap agar kebijakan tersebut ditinjau ulang demi menjaga kesejahteraan petani lokal sekaligus memberikan dukungan bagi sektor pertanian yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dengan adanya gelombang penolakan dari petani kelapa di Inhil, mereka berharap pemerintah dapat menunda atau bahkan membatalkan kebijakan ini demi keberlanjutan hidup dan kesejahteraan mereka.
Penulis: Yopi
Editor: Aliman
