PEKANBARU, DURASI.co.id – Awal tahun 2025 menjadi periode sulit bagi dunia ketenagakerjaan di Provinsi Riau, menyusul gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau mencatat lebih dari 3.000 pekerja terdampak PHK, sebagian besar berasal dari dua perusahaan besar di daerah tersebut.
“Pada Februari, angka PHK cukup besar, khususnya dari PT Pulau Sambu dan PT RSUP Pulau Burung di Inhil, dengan total 3.128 orang,” ungkap Kepala Disnakertrans Riau, Boby Rachmat, Rabu (9/4/2025).
Namun, perkembangan positif mulai terlihat pada bulan Maret. Tidak ada laporan PHK baru dari wilayah Inhil, dan PT Pulau Sambu disebut telah mulai mempekerjakan kembali sejumlah pekerja yang sebelumnya dirumahkan.
“Untuk Maret, tidak ada lagi PHK di Inhil. Bahkan PT Pulau Sambu sudah mulai melakukan perekrutan ulang terhadap para pekerja terdampak, walaupun data resmi mengenai jumlah yang diterima kembali belum kami terima,” jelas Boby.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, turut menanggapi kabar tersebut. Ia menyebut PHK massal itu dipicu oleh menurunnya ketersediaan bahan baku kelapa, yang selama ini menjadi andalan operasional perusahaan.
“Saya sudah dengar kabar PHK di PT Sambu. Salah satu penyebabnya karena kekurangan bahan baku,” kata Gubernur.
Menurutnya, hasil panen kelapa di Inhil mengalami penurunan drastis. Jika biasanya petani dapat memanen sekitar 10.000 butir kelapa per trip, kini hanya sekitar 5.000 butir. Penurunan itu dinilai cukup signifikan dan menjadi pemicu terganggunya produksi industri pengolahan kelapa di wilayah tersebut.
“Ini yang kami nilai menjadi salah satu pemicu utama gelombang PHK itu,” ujarnya mengakhiri.
Penulis: Sukri
Editor: Indra
