PEKANBARU, DURASI.co.id – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau yang baru dilantik, Evenri Sihombing, menegaskan komitmennya mengawal perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah mendorong Pemerintah Provinsi Riau bersama inspektorat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Riau ini terkenal dengan minyak di atas dan minyak di bawah, tapi PAD-nya kecil. Kalau PAD besar, belanja daerah bisa terpenuhi dengan baik,” ujar Evenri usai dikukuhkan Gubernur Riau Abdul Wahid di Gedung Daerah Pauh Janggi, Senin (11/8/2025).
Evenri juga menyoroti lemahnya pengendalian sistem internal, yang menurutnya menjadi celah terjadinya praktik korupsi. “Dari 13 pemerintah daerah di Riau, tidak ada satu pun yang bebas dari kasus korupsi. Ini akan menjadi atensi kami untuk berkolaborasi dengan Inspektorat,” ujarnya.
Ia berencana segera bertemu Gubernur untuk menyampaikan laporan semester dan rekomendasi perbaikan, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Kita kedepankan pencegahan. Tapi jika pencegahan tidak efektif dan ada bukti nyata pelanggaran, mekanisme represif tetap akan ditempuh. Prinsipnya, uang negara harus diselamatkan,” tegasnya. [Sukri]
