BATAM, DURASI.co.id – Tujuh nyawa pekerja melayang dalam dua bulan terakhir akibat kecelakaan kerja di kawasan industri Batam. Fakta ini memicu kecaman dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang menilai lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sejumlah perusahaan telah menempatkan pekerja pada risiko mematikan.
“Batam adalah kawasan industri strategis, tetapi angka kecelakaan kerja yang tinggi menunjukkan ada masalah serius. K3 tidak boleh dianggap formalitas atau pengeluaran tambahan. Nyawa pekerja bukan angka statistik yang bisa diabaikan demi mengejar keuntungan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Ahmad Fauzi, Rabu (13/8/2025).
Fauzi menyampaikan dukungan kepada Kapolresta Barelang, Komisaris Besar (Kombes) Zaenal Arifin, yang berinisiatif mengundang perusahaan-perusahaan untuk diberikan arahan terkait K3. Namun, ia menegaskan dukungan ini harus diikuti dengan langkah tegas yang benar-benar menekan angka pelanggaran.
“Kami mendukung Kapolresta dalam memberikan arahan, tetapi arahan saja tidak cukup. Harus ada penegakan hukum yang konsisten dan sanksi berat bagi perusahaan yang lalai, apalagi jika kelalaian itu sudah merenggut nyawa. Budaya abai K3 harus dihentikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus seperti di PT ASL, PT Marine Shipyard, dan PT Sumber Samudra Makmur bukan sekadar insiden, tetapi cermin dari pola pengawasan yang lemah dan orientasi keuntungan yang mengabaikan keselamatan.
“Kalau perusahaan kontraktor utama saja lalai, apalagi subkontraktor yang kadang pengawasannya lebih longgar. Ini harus dibenahi. Jangan sampai pekerja kita terus menjadi korban, sementara pemilik modal lepas tangan,” kata Fauzi.
PB HMI mendorong agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk membangun budaya keselamatan kerja yang kuat di Batam.
“K3 adalah kewajiban hukum, moral, dan kemanusiaan. Tidak ada ruang tawar-menawar untuk itu. Sebagai kota industri, ini juga merupakan pertaruhan citra di mata dunia,” tandasnya. [Yopi]
