BATAM, DURASI.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penegasan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, Selasa (15/9/2025), melalui jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi terkait Ranperda APBD 2026.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang diwakili Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum sekaligus menyetujui pembahasan Ranperda APBD 2026 ke tahap berikutnya.
“Pandangan, masukan, dan saran dari fraksi menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Terima kasih atas dukungan yang diberikan,” ujar Firmansyah.
Menanggapi Fraksi NasDem, Pemko Batam menjelaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, dengan dukungan inovasi digital.
Pemerintah menegaskan langkah tersebut dilakukan tanpa menambah beban masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal. Selain itu, aset daerah juga dioptimalkan melalui sewa maupun kerja sama dengan pihak swasta.
Sejumlah fraksi, termasuk Gerindra, PAN–Demokrat–PPP, Golkar, dan PDIP, menyoroti pentingnya infrastruktur. Menanggapi hal itu, Pemko Batam memastikan pembangunan terus dipantau dan dievaluasi agar selesai tepat waktu.
“Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menyejahterakan masyarakat,” jelas Firmansyah.
Selain infrastruktur, aspek lingkungan juga menjadi perhatian. Pemko Batam menegaskan komitmennya terhadap penyediaan drainase memadai, penghijauan kota, serta pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tiga lokasi.
Pemko Batam sependapat dengan fraksi-fraksi yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Anggaran telah dialokasikan untuk membangun dan merehabilitasi sarana pendidikan, termasuk toilet sekolah, ruang bermain, serta penyediaan fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas.
Di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat layanan fasilitas kesehatan, menambah tenaga medis, serta memperluas program pencegahan stunting melalui pemberian gizi bagi ibu hamil dan balita.
Menjawab sorotan soal pengentasan kemiskinan, Pemko Batam menyampaikan sejumlah program yang telah dijalankan, mulai dari pelatihan kompetensi tenaga kerja, bursa kerja, pelatihan UMKM, hingga pembangunan sarana prasarana di tingkat kelurahan.
Penguatan ekonomi kerakyatan juga terus digalakkan, termasuk melalui dukungan terhadap UMKM, industri kreatif, serta pemberian subsidi bunga pinjaman tanpa agunan.
Fraksi PKS menyoroti persoalan kesehatan anak dan kemacetan lalu lintas. Pemerintah menjawab dengan memperkuat edukasi pola hidup sehat, skrining dini penyakit, serta menyiapkan sistem transportasi publik yang lebih andal.
“Pemko Batam juga telah menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan. Harapannya, masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih aman dan ramah lingkungan,” ujar Firmansyah.
Pemko Batam menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan harmoni sosial. Hal ini diwujudkan melalui sinergi dengan Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga paguyuban masyarakat.
Selain itu, bantuan sosial dan hibah bagi organisasi kemasyarakatan diberikan secara selektif sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Di akhir penyampaiannya, Pemko Batam menyadari masih ada pandangan umum fraksi yang belum terjawab secara detail. Hal itu akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Semua masukan dari fraksi DPRD sangat kami hargai. Hal ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun Batam yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ucapnya. [apr]
