JAKARTA, DURASI.co.id – Rencana aksi buruh KSP-PB pada tanggal 30 September 2025 di depan Gedung DPR RI ditunda karena pimpinan DPR RI akan menerima langsung delegasi 50 orang perwakilan dari Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja untuk menyerahkan draft RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia.
Dengan demikian, Presiden KSPI yang juga menjabat Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memberitahukan kepada media dan khalayak umum bahwa aksi buruh KSP-PB pada tanggal 30 September 2025 dibatalkan.
Ia juga menjelaskan bahwa Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) terdiri dari 73 elemen gerakan buruh, yang berasal dari Partai Buruh, empat konfederasi serikat buruh terbesar, 59 federasi serikat pekerja tingkat nasional dari berbagai sektor industri (seperti industri otomotif, elektronik, logam dasar, kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, farmasi, semen, percetakan, perkebunan, transportasi, awak kapal, buruh pelabuhan, air minum mineral, tenaga medis, guru, dosen, pekerja kampus, pekerja digital platform, konten kreator, dan sebagainya), serta sembilan organisasi kerakyatan (misalnya Serikat Petani, komunitas ojek online, JALA PRT, jaringan miskin kota, buruh migran, aliansi nelayan, tenaga honorer, dan lain-lain).
“Delegasi 50 orang perwakilan KSP-PB pada tanggal 30 September 2025 pukul 12.00 WIB akan diterima oleh pimpinan DPR RI dalam rangka menyerahkan draft sandingan RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia,” ujar Said Iqbal, Selasa (30/9/2025).
Draft RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia yang disusun oleh tim KSP-PB terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama memuat prinsip-prinsip yang wajib dirumuskan dalam proses pembuatan RUU, baik secara formil maupun materiil.
Bagian kedua berisi pokok-pokok pikiran RUU versi buruh Indonesia, yang disusun untuk memberikan perlindungan kepada seluruh kalangan buruh di berbagai sektor pekerjaan, termasuk buruh manufaktur, pekerja digital platform, tenaga medis, awak kapal, tenaga pendidikan dan kampus, buruh BUMN, tenaga honorer, awak media dan jurnalis, PRT, buruh migran, serta buruh gig workers, dan sebagainya.
Sementara bagian ketiga memuat draft sandingan norma hukum atau pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang disusun oleh tim KSP-PB.
Pada tanggal 30 September 2025, KSP-PB akan menggelar konferensi pers siaran langsung di depan pintu gerbang utama DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sebelum masuk ke dalam ruang Komisi V DPR RI. Siaran pers ini akan diwakilkan oleh 10 orang pimpinan KSP-PB.
Oleh karena itu, KSP-PB mengundang awak media dan wartawan untuk meliput konferensi pers KSP-PB di depan pintu gerbang utama DPR RI (yang biasa digunakan untuk unjuk rasa) pada tanggal 30 September 2025 pukul 10.15 WIB. [Zefferi]
