KARIMUN, DURASI.co.id – Ketua DPD Relawan Kita Prabowo (KIPRA) Kepulauan Riau (Kepri), Advokat Muhammad Iqbal SH, menyoroti maraknya peredaran barang ilegal di Karimun. Menurutnya, barang seperti daging, rokok tanpa cukai, dan elektronik seakan bebas masuk pasar, seolah ada pihak yang mengendalikan dan menghindari pengawasan.
“Idealnya, setiap barang yang masuk dari Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan luar negeri harus tercatat, diawasi, dan memenuhi kewajiban kepabeanan yang berlaku,” ujar Iqbal, alumni Lemhannas RI, Sabtu (4/10/2025).
Iqbal menegaskan, pembiaran terhadap masuknya barang konsumsi yang tidak melalui mekanisme kepabeanan merugikan negara dan masyarakat. “Jika prosedur ini diabaikan, potensi kebocoran penerimaan negara sangat besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, beberapa waktu lalu terdapat pemberitaan mengenai daging beku yang masuk ke mini market tanpa label BPOM. Bahkan, daging beku dari Malaysia tanpa label BPOM sudah beredar di pasar-pasar. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan membuka peluang praktik penyelundupan, yang bisa memperburuk tata niaga barang di daerah perbatasan.
Sorotan terbaru muncul setelah dua unit kapal kayu bermuatan barang konsumsi asal Kawasan Perdagangan Bebas Batam melakukan aktivitas bongkar muatan tanpa pengawasan di Pelabuhan Idaman Kolong, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada Sabtu (27/9/2025).
“Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius di kalangan publik mengenai efektivitas pengawasan terhadap barang yang masuk ke Kabupaten Karimun,” kata Iqbal.
Menurutnya, Bea Cukai, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungbalai Karimun, Karantina Karimun, hingga pemerintah daerah tidak bisa menutup mata.
“Kami mendesak Bea Cukai, Karantina Karimun, dan KSOP segera melakukan pemeriksaan terhadap kapal barang yang masuk tanpa dokumen lengkap maupun pihak yang terlibat. Jika dibiarkan, praktik semacam ini akan merusak sistem perdagangan resmi dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat,” pungkasnya. [red]
