ADVETORIAL, DURASI.co.id – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (29/9/2025). Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertanahan di wilayah Kepri.
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI disambut oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama Wakil Ketua Komisi II Aria Bima. Turut mendampingi sejumlah anggota DPR RI lainnya, antara lain Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Agustina Mangande, Ahmad Wazir Noviadi, Ujang Bey, Indrajaya, Ali Ahmad, Wahyudin Noor Alu, dan Rusda Mahmud. Hadir pula Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Dede Yusuf, menegaskan posisi strategis Kepri sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ada banyak hal yang perlu dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, perdagangan orang (human trafficking), hingga peredaran narkoba. Selain itu, Kepri juga berstatus sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ) sehingga perlu dijaga agar investasi dapat masuk dan berkembang untuk menunjang perekonomian,” ujarnya.
Sementara itu, capaian kinerja penerimaan layanan pertanahan di Kepri dinilai menggembirakan. PNBP sektor pertanahan periode 2022–2025 telah terealisasi sebesar 86 persen atau Rp31,926 miliar. Adapun capaian kinerja tujuh layanan prioritas BPN di seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencapai 95,97 persen.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menjelaskan kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas 2.028 pulau, dengan 22 di antaranya merupakan pulau terdepan.
“Kepri berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Saat ini baru ada satu PLBN yang berdiri, yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna. Kehadiran PLBN bukan hanya simbol kedaulatan negara, tetapi juga instrumen pembangunan dari wilayah terluar,” jelasnya.
Wakil Gubernur Nyanyang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI tersebut.
“Kunjungan ini menjadi dorongan semangat untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di Kepri. Kami juga berharap dukungan Komisi II DPR agar pemerintah pusat segera menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai daya ungkit perekonomian daerah,” tuturnya.
Penulis: Rudi
Editor: Aliman
