BUTENG, Durasi.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah melalui Ketua Komisi I bersama Ketua Komisi III melakukan peninjauan langsung terhadap aktivitas pertambangan di kawasan PT Bukit Gamping Resource (BGR), Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian legalitas perusahaan, termasuk kelengkapan perizinan operasional, luas lahan yang digunakan, hingga dokumen lingkungan yang menjadi persyaratan dalam kegiatan pertambangan.
Ketua Komisi I DPRD, Samirun, mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal di lapangan, sejumlah dokumen perizinan perusahaan telah diperiksa, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
“Kami sudah mengecek kelengkapan izin-izin mereka, termasuk IUP, AMDAL, UKL, dan UPL. Berdasarkan pemeriksaan awal, semuanya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ungkapnya seusai melakukan peninjauan lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD juga memperoleh informasi bahwa kontraktor pertambangan, konstruksi, dan penyedia alat berat yang beroperasi di lokasi adalah PT Dahana. Perusahaan tersebut diketahui tengah melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian.
Pihak perusahaan menyampaikan bahwa setelah pembangunan fasilitas pemurnian rampung, fasilitas tersebut ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 1.000 ton per jam.
“Pihak perusahaan menyampaikan bahwa jika pembangunan fasilitas pemurnian ini rampung, mereka ditargetkan mampu memproduksi hingga 1.000 ton per jam,” tambahnya.
Meski pemeriksaan awal terhadap dokumen perizinan dinilai telah sesuai, DPRD masih menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama menyangkut dana kompensasi dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang disalurkan perusahaan pada 2025 dan 2026. Dana tersebut mencapai ratusan juta rupiah dan disebut dialokasikan untuk dua desa penerima manfaat.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan kejelasan mekanisme penyaluran, peruntukan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut oleh pemerintah desa penerima.
“Ada beberapa hal dari keterangan pihak perusahaan yang perlu kami tindak lanjuti, terutama terkait dana kompensasi. Kami ingin tahu dengan pasti ke mana peruntukannya dan bagaimana pertanggungjawaban dari kedua desa penerima manfaat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana memanggil pemerintah kedua desa tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan dana kompensasi agar penggunaannya dapat diketahui masyarakat dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga desa penerima.
Selain persoalan kompensasi, DPRD juga menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal dalam aktivitas pertambangan.
Menurutnya, sesuai dengan ketentuan di sektor pertambangan, penyedia jasa serta tenaga kerja lokal, baik kategori terampil (skilled) maupun tidak terampil (unskilled), perlu mendapatkan prioritas sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.
“Sesuai dengan peraturan terbaru Kementerian ESDM, penyedia jasa dan tenaga kerja lokal, baik yang terampil maupun tidak, harus diprioritaskan. Harapan kami, pengusaha alat berat di daerah ini yang memenuhi spesifikasi dapat dilibatkan secara penuh,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD turut merespons aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke sektor industri.
Persoalan tersebut menjadi perhatian legislatif karena penyaluran BBM bersubsidi harus sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
DPRD menilai aduan masyarakat tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Dengan sejumlah temuan dan aspirasi yang diterima selama peninjauan, DPRD menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tidak hanya menyangkut legalitas perusahaan, tetapi juga transparansi penyaluran dana kompensasi desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta kepatuhan terhadap aturan distribusi energi bersubsidi. [adv]
