MEDAN, DURASI.co.id – Anggota DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, Sabtu dan Minggu (21–22/2/2026), melakukan reses V tahun II di tiga lokasi di Kelurahan Simalingkar B, Medan Tuntungan, yaitu di Jalan Bunga Rampe 2 Gg HKBP Pardomuan, Jalan Bunga Rampe 7, dan Jalan Bunga Rampe 2 Gg Denkon.
Pada kesempatan itu, Salomo menampung berbagai aspirasi dan keluhan warga, seperti jalan rusak, parit tersumbat, dan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Namun, yang paling menonjol adalah keluhan warga kurang mampu yang belum menerima bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS gratis dari pemerintah.
Hal itu diutarakan warga bernama Linda, Agusrianto Hasugian, dan warga lainnya. Mereka mengeluh sudah bertahun-tahun mengajukan permohonan, tetapi belum terealisasi.
Selain itu, kondisi Jalan Surbakti yang belum diaspal dan belum adanya LPJU juga menjadi keluhan warga.
Lurah Simalingkar B, Junaedi Sembiring, menyampaikan kepada warga bahwa pihaknya akan segera turun ke lapangan bersama perwakilan dari Dinas SDA BMBK.
“Senin (hari ini, red) kita akan survei jalan dan parit yang dimaksud bapak dan ibu. Mudah-mudahan dinas terkait bisa merealisasikannya tahun ini,” ujarnya.
Junaedi juga berpesan kepada warga kurang mampu yang belum mendapat bantuan agar datang ke kantor lurah. “Nanti kita cek desilnya. Jika ada yang perlu dibenahi, akan kita benahi di kantor,” ucapnya, diamini Irvan Sembiring dari Dinas SDA BMBK.
Mardiana Simbolon dari Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan bahwa penerimaan bantuan sosial berkaitan dengan desil warga. Pemerintah saat ini menetapkan warga yang layak dibantu adalah desil 1–4. Namun, ia tidak menampik adanya warga yang berbuat curang.
“Pemerintah akan merealisasikan program Bansos digital yang terhubung dengan KTP, sehingga kecurangan dapat diminimalisir,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memilih-milih calon penerima Bansos.
Sementara itu, Salomo TR Pardede meminta semua institusi terkait segera menyikapi aspirasi warga. Untuk sarana dan prasarana jalan serta parit, Salomo mengingatkan pihak kelurahan, kecamatan, dan Dinas SDA BMBK untuk segera melakukan survei.
“Kepada institusi terkait, saya harap segera melakukan aksi untuk membantu warga. Khusus untuk Bansos, saya harap Dinas Sosial dan pihak kelurahan bisa berkoordinasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan itu.
“Saya, bapak dan ibu, dipilih menjadi anggota DPRD Medan untuk memperjuangkan hak-hak bapak dan ibu sekalian,” tambahnya. [Nababan]
