DURASI.co.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa tambahan TKD dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pembangunan infrastruktur, program nonfisik, dan bantuan sosial.
Rapat koordinasi dipimpin Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Fatoni. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.
Bobby mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan amanah Presiden yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur, mempercepat proses pemulihan, serta membantu warga yang terdampak.
“Pemerintah pusat mengalokasikan kembali TKD tambahan bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp10,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara menerima alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun,” katanya.
Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan TKD di Sumatera Utara belum maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses perencanaan dan pengadaan pembangunan fisik yang membutuhkan waktu. Oleh karena itu, ia mengusulkan penerapan mekanisme design and build untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Di akhir sambutannya, Bobby menilai dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menekan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran TKD tambahan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal. [Nababan]
