BATAM, DURASI.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balairungsari, Batam Centre, Jumat (3/7/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dalam mendorong penguatan ekonomi, investasi, dan pengembangan kawasan.
Turut hadir para deputi BP Batam serta jajaran Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, beserta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau serta Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengatakan Batam memiliki keunggulan strategis, yaitu berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka serta berstatus sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
“Batam memiliki kombinasi keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah di Indonesia, mulai dari letak geografis, basis industri manufaktur yang kuat, konektivitas logistik yang baik, hingga akses langsung ke pasar global,” katanya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI itu juga mengapresiasi capaian BP Batam. Menurutnya, di tengah dinamika geopolitik global, Batam tetap menunjukkan kinerja yang positif. Sepanjang 2025, Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen dan realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun, melampaui target.
Meski demikian, Syarief mengingatkan agar Batam terus meningkatkan daya saing melalui penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, inovasi bisnis, serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan di tengah persaingan dengan kawasan ekonomi khusus di Asia Tenggara.
“Kami meyakini Batam tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mampu tumbuh menjadi pusat investasi global dan industri berkelas dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik apresiasi dan dukungan Banggar DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa lembaganya tengah mengoptimalkan pengelolaan PNBP sebesar Rp2,4 triliun untuk pembangunan kawasan. Seluruh anggaran tersebut berasal dari skema pembiayaan PNBP tanpa meminta tambahan APBN.
“Kami memahami persoalan dan kebijakan nasional saat ini. Oleh sebab itu, tahun ini kami bergerak dengan anggaran sebesar Rp2,4 triliun. Sekitar 65 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja publik dan 35 persen untuk dukungan strategis,” katanya.
Ia menilai, di balik lonjakan investasi Batam, terdapat serangkaian pembenahan yang dilakukan pihaknya, mulai dari reformasi regulasi, penyederhanaan layanan investasi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
“Capaian ini bukan hanya angka. Ini merupakan cerminan kepercayaan investor terhadap ekosistem yang sedang kami bangun di Batam,” jelasnya.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur guna mendukung kawasan industri yang kompetitif dan berkelanjutan.
“Kami tengah menyiapkan langkah penguatan infrastruktur untuk memastikan keandalan pasokan air dan listrik sebagai upaya meningkatkan daya saing kawasan industri,” ujar Li Claudia.
BP Batam berharap kunjungan kerja Banggar DPR RI dapat memperkuat dukungan kebijakan bagi pengembangan Batam sebagai kawasan tujuan investasi yang inklusif. [dr]
