BENGKALIS, DURASI.co.id – Pembahasan arah program pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2027 mulai dilakukan DPRD Kabupaten Bengkalis bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Komisi-komisi DPRD menggelar rapat kerja dengan mitra kerja masing-masing untuk mencermati program dan kegiatan yang masuk dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (28/7/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027. Melalui pembahasan bersama OPD, DPRD memastikan rencana program yang diusulkan tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat serta arah prioritas pembangunan daerah.
Masing-masing rapat dipimpin pimpinan komisi dan diikuti anggota komisi bersama kepala OPD beserta jajaran terkait. Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari usulan program, target kinerja, kebutuhan anggaran hingga skala prioritas pelaksanaan pada tahun anggaran mendatang.
Anggota komisi juga menyampaikan masukan, saran, dan sejumlah catatan terhadap program yang diajukan perangkat daerah. Evaluasi tersebut dilakukan agar setiap kegiatan yang nantinya masuk dalam APBD 2027 memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis.
Tidak hanya membahas kebutuhan anggaran, forum tersebut turut digunakan untuk menyelaraskan rencana kerja OPD dengan kebijakan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah.
DPRD Kabupaten Bengkalis berharap hasil pembahasan dapat menghasilkan program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran daerah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, rekomendasi dari masing-masing komisi akan menjadi salah satu bahan dalam tahapan pembahasan berikutnya. Pembahasan akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [dil]
