BENGKALIS, DURASI.co.id – Ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar semakin meresahkan masyarakat pesisir di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kelangkaan ini bukan sekadar menyulitkan mobilitas, melainkan juga mengancam mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup dari laut.
Bagi para nelayan dan pedagang hasil laut, Pertalite merupakan kebutuhan utama. Tanpa pasokan yang pasti, aktivitas melaut terhambat dan pengiriman ikan ke pasar sering kali terlambat. Akibatnya, hasil tangkapan berisiko membusuk sebelum sampai kepada pembeli. Pendapatan keluarga pun terancam terhenti.
“Bagaimana masyarakat mau menjual ikan ke pasar kalau minyak sulit didapatkan? Ikan bisa sampai membusuk karena tidak ada BBM untuk mengangkutnya,” ujar Hambali, tokoh masyarakat Bantan Timur.
Hambali menambahkan, pasokan BBM yang tersedia sangat tidak menentu. Stok datang dalam jumlah kecil dan bisa habis dalam hitungan hari. Setelah itu, warga kembali harus menunggu tanpa kepastian.
“BBM memang ada, tetapi jumlahnya sedikit. Hari ini ada, dua hari kemudian bisa kosong lagi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pengawasan distribusi yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil.
“Apakah aturan yang diterapkan BPH Migas ini benar-benar sudah bersih dan bebas dari penyimpangan? Jangan sampai masyarakat kecil di wilayah 3T justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.
Permasalahan tidak hanya terjadi pada pasokan BBM. Kondisi infrastruktur yang buruk semakin menambah beban masyarakat. Samsul, Kepala Desa Palkun, menyebutkan bahwa kerusakan jalan yang parah membuat mobilitas warga semakin sulit, termasuk ketika harus mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Solar.
Bahkan, stok BBM di tingkat pengecer juga sering tidak tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas perekonomian masyarakat terganggu dan warga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari akibat persoalan distribusi yang belum kunjung terselesaikan.
“Kerusakan jalan yang parah membuat mobilitas masyarakat semakin sulit. Kondisi ini juga menyulitkan warga untuk mendapatkan BBM, sementara bahan bakar sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” ujar Samsul, Kepala Desa Palkun, 21 Oktober 2026.
Kondisi tersebut membuat akses menuju SPBU maupun titik penyaluran BBM menjadi jauh lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lain. Hubungan antara kerusakan jalan dan kelancaran distribusi BBM perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Sebelumnya, pada Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD dan BPH Migas telah membahas persoalan tersebut. Dalam pembahasan itu, muncul dua usulan solusi, yakni pemanfaatan aplikasi XStar bagi kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan serta pembentukan subpenyalur BBM di desa-desa yang belum memiliki SPBU.
Namun, hingga saat ini, realisasi program tersebut di Kelemantan Barat, Kelemantan, Palkun, Sekodi, hingga Kota Bengkalis belum terlihat jelas. Warga masih menunggu kepastian pelaksanaan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta mekanisme penyalurannya.
Tanpa kejelasan, solusi yang telah direncanakan tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tolong perhatikan kami, orang pulau dan pelosok ini,” ungkapnya.
Polemik semakin memanas setelah sebuah unggahan di grup Facebook Warga Bengkalis Info menyoroti dugaan penjualan Pertalite kepada pengecer.
Perlu ditegaskan bahwa unggahan tersebut belum dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran. Setiap tuduhan harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Salah seorang warga, Aminah, yang terlihat dalam antrean, memberikan penjelasannya.
“Kami bukan menimbun minyak. Kami mengantre minyak, kemudian menjualnya kembali hanya untuk mencari sesuap nasi,” ucapnya dengan nada kesal.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak yang bersangkutan dan tidak serta-merta membuktikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan. Pihak berwenang perlu memeriksa fakta secara menyeluruh dan tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi.
Pemeriksaan harus dilakukan secara adil, yakni dengan tetap menegakkan aturan sekaligus memahami konteks kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maupun BPH Migas belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab kelangkaan BBM maupun langkah konkret untuk mengatasinya.
Masyarakat meminta penjelasan terbuka mengenai ketidakpastian pasokan Pertalite di wilayah 3T Bengkalis, termasuk kepastian waktu pelaksanaan program subpenyalur dan aplikasi XStar di desa-desa yang membutuhkan.
Selain itu, masyarakat juga mendesak agar dugaan penyimpangan distribusi BBM diperiksa secara transparan. Mereka berharap pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan serta keterbatasan akses masyarakat pesisir. [fad]
