DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus memperkuat pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha untuk menarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut membawa Dharmasraya masuk dalam enam besar nomine nasional pada Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah 2026.
Sebagai bagian dari tahapan penilaian, Tim Uji Petik Pusat mendatangi Dharmasraya pada Selasa (11/8/2026). Tim tersebut melakukan verifikasi sekaligus penilaian langsung terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha di daerah.
Kedatangan tim yang terdiri atas unsur lintas kementerian dan lembaga itu disambut Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani di Auditorium Dharmasraya.
Tim penguji terdiri atas Dannu Idris dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Eduardo Edwin Ramda dari KPPOD, M S Prasetyo dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Satrio dari PT Surveyor Indonesia.
Proses penilaian turut disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah tokoh daerah. Di antaranya Anggota DPRD Dharmasraya Pasdisata Dt Kabilangan, Kabag Ren Polres Dharmasraya AKP Rajulan Harahap, Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman, Kasi Datun Kejari Abrinaldy Anwar, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung M Jimmy Kurniawan, serta Ketua LKAAM Dharmasraya Marlon Martua Dt Rangkayo Mulie.
Annisa mengatakan uji petik tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Dharmasraya untuk menunjukkan secara langsung penerapan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, penilaian itu merupakan kelanjutan dari pemaparan kinerja Pemkab Dharmasraya di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 5 Agustus 2026.
“Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membangun pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha,” kata Annisa.
Ia menegaskan, berbagai indikator yang telah disampaikan di Jakarta tidak berhenti pada kelengkapan administrasi. Seluruhnya harus tercermin dalam pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya, Naldi, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penguatan digitalisasi, integrasi layanan, optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS), serta penyederhanaan proses birokrasi.
“Kami juga menghadirkan inovasi ‘Duta Perizinan’. Program ini menjadi strategi kami untuk mendekatkan akses informasi dan memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal,” ujar Naldi.
Perkembangan iklim investasi di Dharmasraya tercermin dari realisasi investasi sepanjang 2025 yang mencapai sekitar Rp1,368 triliun.
Investasi tersebut masuk ke sejumlah sektor unggulan, seperti perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan sawit, serta real estate dan perumahan.
Namun, Annisa menilai besarnya nilai investasi tidak cukup jika hanya tercatat sebagai angka statistik. Menurutnya, investasi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Investasi harus memberikan nilai tambah bagi daerah dan manfaat nyata bagi masyarakat. Harus ada penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, serta peluang bagi UMKM dan usaha masyarakat untuk tumbuh,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Dharmasraya juga akan memperkuat hilirisasi kelapa sawit. Pemerintah daerah ingin mendorong pengolahan komoditas tersebut di dalam daerah sehingga nilai tambah ekonominya dapat semakin besar.
Annisa berharap pelaksanaan uji petik nasional dapat memberikan evaluasi menyeluruh bagi Pemkab Dharmasraya dalam meningkatkan pelayanan sekaligus memperkuat iklim investasi.
“Kami ingin membangun Dharmasraya sebagai daerah yang ramah investasi, mudah berusaha, pasti dalam pelayanan, dan kuat dalam kolaborasi,” pungkasnya. [Sonia Chaniago]
