BUTENG, DURASI.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat DPRD Buteng, Selasa (7/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Buteng, Mazaluddin, serta dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Buteng, Abdullah, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur pimpinan, dan anggota DPRD.
Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Buteng menyampaikan penjelasan umum terhadap dua Ranperda usulan pemerintah daerah, yakni Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Buteng. Selain itu, DPRD juga menyampaikan Ranperda inisiatif tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Wakil Ketua I DPRD Buteng, Mazaluddin, mengatakan bahwa pembentukan regulasi daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, ketiga Ranperda tersebut memiliki peran strategis karena menyangkut penguatan kelembagaan pemerintahan, peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih, hingga penataan kawasan permukiman masyarakat.
“Pembentukan peraturan daerah tidak boleh hanya sebatas memenuhi kebutuhan regulasi. Lebih dari itu, setiap Ranperda harus memiliki manfaat nyata, dapat diterapkan, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Buteng,” ungkap Mazaluddin.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam proses pembahasan agar setiap regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Di tempat yang sama, Plh Sekda Buteng, Abdullah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memandang ketiga Ranperda tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas bersama legislatif mempunyai landasan hukum yang baik dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” urainya.
Menurutnya, Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diperlukan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Sementara itu, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum diharapkan menjadi dasar penguatan pengelolaan layanan air bersih di daerah.
“Melalui pembentukan regulasi ini, pemerintah daerah berharap dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelayanan air bersih, dapat terpenuhi secara optimal,” jelasnya. [adv]








