BUTENG, DURASI.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah, Syarifudin, turut menghadiri pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang membahas pembatasan kegiatan hiburan malam, pemberantasan minuman keras dan narkoba, hingga penindakan praktik perjudian.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (10/11/2026), Bupati Buton Tengah, Azhari, bersama unsur Forkopimda menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi penyelenggaraan acara joget yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kehadiran Ketua DPRD dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara unsur legislatif dan eksekutif dalam menyikapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD turut menyampaikan pandangan bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban daerah membutuhkan komitmen serta kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Kebijakan pembatasan kegiatan hiburan perlu disikapi secara bijak dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta kepentingan masyarakat,” urainya.
Penegakan aturan juga diharapkan dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, koordinasi Forkopimda menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi dan memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif.
“Sebagai perwakilan rakyat, kita menyambut baik keputusan Bupati dalam menegakkan aturan di Buteng demi terciptanya daerah yang aman dan kondusif, terutama terkait pelarangan minuman keras dan hiburan malam,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Buteng, Azhari, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi menghendaki adanya penyelenggaraan acara joget dengan alasan apa pun. Apabila masih ditemukan kegiatan tersebut, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jadi, dalam larangan ini, pertama, penyelenggaraan acara joget dilarang dengan alasan apa pun. Apabila ada yang menyelenggarakan acara joget, pemda akan mengambil tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Azhari.
Meski demikian, pemerintah daerah masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan hiburan di lokasi tertentu dengan memenuhi persyaratan perizinan dari pihak kepolisian, baik tingkat Polsek maupun Polres, serta rekomendasi tertulis dari kepala desa atau lurah dan pemerintah kecamatan.
Azhari juga menyebut kawasan Tebing Walando di Lombe sebagai salah satu lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan hiburan malam. Namun, bentuk hiburan yang diperbolehkan hanya berupa kegiatan lulo dan pertunjukan musik secara langsung (live music), bukan acara joget.
Selain pembatasan hiburan malam, pertemuan Forkopimda tersebut turut membahas pengawasan peredaran minuman keras, pemberantasan narkoba, serta penindakan terhadap praktik perjudian dan aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Melalui pertemuan tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, serta unsur penegak hukum diharapkan dapat terus diperkuat demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Buteng. [adv]
