ACEH TAMIANG, DURASI.co.id – Kabupaten Aceh Tamiang kembali berada di bawah kepungan air. Namun, banjir bandang yang menerjang permukiman warga belakangan ini terasa berbeda. Bukan sekadar siklus tahunan, intensitas dan kecepatan air yang turun dari hulu seolah membawa pesan yang lebih gelap, apakah ini murni anomali cuaca hidrometeorologi, ataukah sebuah protes keras dari ekosistem Bumi Muda yang telah rusak parah.
Secara ilmiah, Aceh Tamiang memang rentan terhadap fenomena hidrometeorologi karena letak geografisnya yang dialiri sungai-sungai besar. Namun, curah hujan ekstrem yang terjadi saat ini seharusnya tidak berubah menjadi banjir bandang yang destruktif jika “benteng alami” di bagian hulu masih kokoh.
Penyusutan tutupan hutan di kawasan penyangga Leuser serta konversi lahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang dituding sebagai biang keladi utama. Tanpa vegetasi yang memadai, air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah, melainkan meluncur bebas sambil membawa material lumpur dan kayu, lalu menghantam desa-desa di bawahnya.
Hal tersebut memunculkan perdebatan antara anomali cuaca dan kegagalan ekologis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya fluktuasi cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim global. Namun, bagi masyarakat lokal dan aktivis lingkungan, menyalahkan faktor cuaca semata dianggap tidak adil.
“Cuaca mungkin menjadi pemicu, tetapi rusaknya ekosistem adalah pengganda daya rusaknya,” ungkap Syawaluddin KSP, Ketua Komunitas Jurnalis Lingkungan Aceh Tamiang (KJL-AT), Rabu (7/1/2026).
“Ketika hutan kehilangan fungsinya sebagai spons raksasa, maka anomali cuaca sekecil apa pun akan berubah menjadi bencana besar bagi warga Tamiang,” tambahnya.
Data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa kecepatan aliran air serta rentang waktu antara puncak hujan di hulu dan meluapnya air di hilir semakin singkat setiap tahunnya.
Selain itu, terbentuknya sedimentasi atau pendangkalan sungai akibat erosi lahan menyebabkan kapasitas tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang menurun drastis.
Begitu pula nasib warga, dengan ribuan hektare lahan pertanian yang hancur, sehingga menciptakan siklus kemiskinan baru pascabencana.
Syawal menyikapi bahwa bencana banjir bandang ini merupakan peringatan bahwa pendekatan tanggap darurat semata tidaklah cukup. Menurutnya, dibutuhkan langkah berani berupa moratorium konversi lahan, reboisasi masif di kawasan hulu, serta normalisasi sungai yang berkelanjutan.
“Jika kita terus mengabaikan “protes” dari ekosistem ini, Aceh Tamiang dikhawatirkan akan terus terjebak dalam anomali yang kita ciptakan sendiri. Alam tidak pernah menghancurkan tanpa alasan, ia hanya bereaksi terhadap ruang hidupnya yang dirampas,” ujarnya. [Andre]
