KARIMUN, DURASI.co.id – Roda perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Karimun dipastikan akan bergerak semakin cepat. Hal ini ditandai dengan dimulainya tahap pemotongan baja perdana (first steel cut) dan peletakan lunas (keel laying) lambung kapal untuk modul topside FPSO Bahtera Haluan Lestari di fasilitas PT Saipem, Kamis (23/7/2026). Momen bersejarah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kutei North Hub (KNH) Development Project yang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat.
Bupati Karimun Iskandarsyah, yang hadir langsung dalam peresmian tersebut, menegaskan bahwa masuknya mega proyek ini merupakan momentum penting bagi daerah. Fokus utama Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini adalah memastikan investasi berskala besar tersebut memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
“Hari ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Ada tambahan proyek yang sangat besar dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 8.000 orang. Ini adalah the big opportunity, kesempatan besar bagi Karimun untuk maju dan berkembang. Pekerjaan ini harus menjadi peluang nyata bagi anak-anak dan saudara-saudara kita di Karimun,” tegas Iskandarsyah.
Berdasarkan data teknis, proyek FPSO Bahtera Haluan Lestari memiliki nilai investasi sebesar USD 2,9 miliar dari total valuasi Proyek Kutei North Hub yang mencapai USD 11,8 miliar. Konsorsium pelaksana proyek ini melibatkan kolaborasi antara PT Searah, perusahaan patungan Eni dan PETRONAS, PT Saipem, serta PT Tripatra.
Iskandarsyah menjelaskan bahwa pekerjaan fabrikasi proyek tersebut terbagi di tiga wilayah utama di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Batam, Bintan, dan Karimun. Dari total beban kerja sekitar 40.000 ton di wilayah Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun memperoleh porsi terbesar.
“Sebanyak 10 ribu ton berada di Batam, 10 ribu ton di Bintan, dan 20 ribu ton di Karimun. Nantinya, proses integrasi akhir juga akan dilakukan di Kabupaten Karimun. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, PT Saipem telah memprioritaskan sekitar 68 hingga 75 persen untuk putra-putri daerah. Namun, hal itu harus didukung dengan keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi yang memadai,” paparnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Iskandarsyah telah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) guna membekali lulusan SMA dan SMK di Karimun agar memenuhi standar kompetensi industri minyak dan gas bumi (migas) internasional.
Infrastruktur FPSO ini dirancang untuk beroperasi di perairan laut dalam (ultra deepwater) Selat Makassar dengan target mulai beroperasi pada kuartal IV tahun 2028. Fasilitas tersebut akan menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional dengan kapasitas produksi gas mencapai 1.000 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) dan kondensat sebesar 80.000 BCPD (Barrels of Condensate per Day).
Turut hadir dalam seremoni tersebut Kepala SKK Migas dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kehadiran para pemangku kepentingan sektor energi itu dimanfaatkan Iskandarsyah untuk menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun.
“Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi ketahanan energi nasional yang dicanangkan Presiden. Ke depan akan ada lebih banyak proyek migas yang berjalan, seperti Blok Masela dan lainnya. Kami telah menyampaikan harapan secara langsung kepada Dirjen Migas dan konsorsium perusahaan agar putra-putri Karimun tetap menjadi prioritas untuk bekerja di proyek-proyek strategis tersebut,” ujar Iskandarsyah.
Dengan sinergi antara kesiapan infrastruktur industri PT Saipem dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang didorong pemerintah daerah, Kabupaten Karimun bersiap mengambil peran penting sebagai salah satu pusat tenaga kerja terampil di sektor maritim dan minyak dan gas bumi yang diperhitungkan di tingkat nasional. [iq]
