KARIMUN, DURASI.co.id – Kapolres Karimun AKBP Ryky Muharam diduga bungkam saat dikonfirmasi terkait surat permohonan penindakan dugaan praktik perjudian, klub malam WKO dan STRA serta narkoba di Kabupaten Karimun yang dilayangkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Riau (Kepri).
Sebelumnya pada Senin (7/8/2023) Durasi.co.id telah mengkonfirmasi Kapolres Karimun AKBP Ryky Muharam terkait surat permohonan penindakan DPD GMNI Kepri terhadap dugaan praktik perjudian, klub malam WKO dan STRA serta narkoba di Karimun.
Selanjutnya pada Rabu (9/8/2023) kembali dilakukan konfirmasi, namun Kapolres Karimun AKBP Ryky Muharam tidak memberikan jawaban.
Seperti berita sebelumnya, DPD GMNI Kepri meminta Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun mengevaluasi kinerja Kapolres Karimun AKBP Ryky Muharam, karena dianggap tidak mampu menindak aktivitas perjudian, mikol, prostitusi, klub malam, solar subsidi dan narkoba.
“Kami GMNI juga menyoroti penangkapan terhadap orang kecil dan tua yang dilakukan Kasat Reskrim Polres Karimun, tetapi bos-bos besarnya tidak pernah ditangkap. Ini kan melukai hati masyarakat, seolah hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil,” kata Ketua DPD GMNI Kepri, Husnul Husin Mahubessy, Senin (7/8/2023).
la menegaskan juga meminta Kasat Reskrim Polres Karimun dievaluasi, karena dinilai tidak profesional dalam bekerja.
“Kasus penangkapan sudah berjalan 4 bulan, berkas ditolak oleh Kejaksaan. Kolek menjadi tersangka tunggal, sementara Kolek sudah menyerahkan nama-nama yang diduga terlibat termasuk bos besarnya. Kepercayaan publik sudah pada titik terendah karena kasus ini,” sebutnya.
Husnul menjelaskan, sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2023, GMNI sudah berkirim surat kepada Kapolres Karimun, namun belum ada penindakan terhadap bos-bos mafia di Karimun. (red)
