PEKANBARU, DURASI.co.id – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan pentingnya peran perusahaan yang beroperasi di Riau untuk turut bertanggung jawab memperbaiki jalan. Ia menilai keterlibatan swasta akan memperlancar akses transportasi sekaligus meringankan beban keuangan daerah.
Abdul Wahid menyampaikan, perhatian dunia usaha terhadap pemeliharaan infrastruktur sangat dibutuhkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat pertemuan dengan sejumlah perusahaan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (18/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari PHR, Sinarmas Grup, dan PTPN menyatakan kesanggupan untuk berkolaborasi dalam perbaikan jalan, terutama di ruas Minas–Perawang. Gubernur menekankan pola kerja sama dilakukan secara bergiliran agar setiap perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas.
“Perusahaan-perusahaan ini harus sepakat untuk saling bekerja sama. Misalnya, satu kilometer ditangani PHR, lalu satu kilometer berikutnya oleh Arara Abadi, dan seterusnya. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan jalan yang baik,” ujarnya.
Selain perbaikan jalan, Abdul Wahid juga mengingatkan perusahaan agar patuh terhadap regulasi kendaraan operasional. Menurutnya, sejak Juni lalu Pemprov Riau sudah menyurati seluruh perusahaan untuk melakukan mutasi kendaraan.
“Saya sudah menyurati semua perusahaan sejak Juni agar melakukan mutasi kendaraan, baik milik sendiri maupun yang digunakan vendor,” terangnya.
Ia menekankan, seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Riau wajib taat aturan, baik terkait kapasitas angkutan maupun administrasi. Kepatuhan tersebut, lanjutnya, akan berdampak pada distribusi pajak yang hasilnya kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan daerah.
“Semua kendaraan harus balik nama ke Riau karena entitasnya di sini. Kalau ada aktivitas dari luar daerah silakan, tapi tetap sesuai ketentuan. Tidak ada lagi ODOL (over dimension over loading),” tegasnya.
Menurut Gubernur, keterlibatan perusahaan sangat penting mengingat kondisi keuangan daerah terbatas. APBD Riau tidak mampu menanggung penuh biaya perbaikan infrastruktur.
“Kita kesulitan mencari anggaran untuk perawatan jalan. Kebutuhannya besar, sementara kemampuan fiskal kita terbatas. Karena itu, perhatian swasta sangat dibutuhkan. Saya beri batas waktu hingga Desember untuk memastikan komitmen mereka,” jelasnya.
Bupati Siak Afni Z turut menyoroti kerusakan jalan di kawasan Minas–Perawang yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia menilai langkah Gubernur mengumpulkan perusahaan merupakan upaya tepat untuk mencari solusi bersama.
“Saya mengapresiasi langkah pertemuan bersama pihak perusahaan yang digagas Pak Gubernur. Alhamdulillah, sekarang perbaikan jalan sudah dikerjakan secara fungsional oleh Pemprov Riau,” ujar Afni.
Namun, Afni mengingatkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan jalan tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah daerah. Perusahaan, kata dia, juga harus aktif menjaga infrastruktur yang mereka gunakan.
“Pemeliharaan jalan harus dilakukan juga oleh perusahaan, karena mereka yang beroperasi di jalur itu. Kalau tidak, masyarakat yang rugi. Jadi kita semua harus mau bersama-sama memperbaiki jalan agar masalah ini bisa diatasi,” pungkasnya. [suk]
