BATAM, DURASI.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto memilih bungkam saat dimintai konfirmasi terkait kasus seorang siswa kelas 2 SD Nurul Iman, Sekupang, yang terpaksa tidak mengikuti ujian karena belum melunasi tunggakan administrasi sekolah.
Durasi.co.id telah berupaya meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Batam, Tri Wahyu Rubianto, melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp sejak Jumat (16/5/2025), namun tidak mendapat respons. Saat didatangi ke kantornya, ia pun tidak berada di tempat.
Kasus ini mencuat setelah orangtua siswa melapor ke Dinas Pendidikan Kota Batam pada Selasa, 15 April 2025. Laporan dilayangkan karena anaknya tak diperkenankan mengikuti ujian lantaran belum melunasi tunggakan sebesar Rp10,5 juta.
Ironisnya, angka tersebut merupakan gabungan tunggakan antara sang siswa dengan kakak kandungnya yang telah lulus dari sekolah yang sama.
Kepala SD Nurul Iman, Moh Maksum, secara gamblang membenarkan bahwa siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian karena adanya tunggakan.
“Anak itu tidak bisa ikut ujian karena tidak bisa memenuhi persyaratan di sini. Dengan tunggakan sekian juta (Rp10.500.00). Tidak ada lagi urusan dengan saya,” jawabnya enteng, saat ditemui Durasi.co.id di ruang kerjanya, Rabu (14/5/2025).
Ia merinci tunggakan terdiri dari Rp6 juta milik kakak siswa tersebut, dan sisanya dari sang adik yang masih aktif belajar.
“Kalau memang mau ikut ujian, anak itu bayar Rp10.500.000. Kalau mau pindah (sekolah) tunggakan lunas,” kata dia.
Maksum juga menyebut, setelah orangtua siswa melapor ke Dinas Pendidikan, ia menerima informasi bahwa anak tersebut akan dipindahkan ke SDN 03 Batu Aji. Berdasarkan informasi itu, ia kemudian meminta stafnya untuk menyiapkan surat pindah.
Namun ketika ditanya lebih jauh soal koordinasi dan kebijakan dari Dinas Pendidikan atas kasus ini, Moh Maksum memilih lepas tangan. “Ya, sudah lah. Daripada jadi penyakit, kata Pak Dinas, saya pindahkan saja. Makanya, tidak ada lagi urusan dengan sekolah ini,” ujarnya.
“Jadi, kalau ada wartawan atau siapa pun datang ke sini, ya monggo ke dinas saja. Karena saya sudah lepas tangan. Saya masih mengurus 600 anak lainnya, daripada mengurus satu anak ini saja. Saya capek, Pak,” imbuhnya.
Kasus ini memicu sorotan publik, terutama terkait peran pengawasan pemerintah terhadap sekolah swasta dan penegakan hak anak atas pendidikan dasar yang seharusnya tidak dibatasi oleh kendala ekonomi.
Sebagaimana diketahui, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Hak ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan.
Sejalan dengan itu, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0293/D/M/2002 dan edaran lainnya menegaskan bahwa siswa tidak boleh dilarang mengikuti ujian hanya karena memiliki tunggakan biaya pendidikan. [red]
