BENGKALIS, DURASI.co.id – Forum perangkat daerah merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan mendiskusikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini yang dilakukan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Sebagai mitra kerja Ketua Komisi II DPRD Bengkalis H Adri dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Ruby Handoko menghadiri undangan Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis melalui tema, “Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan dan Lokus Pembangunan Kawasan”, di Ruang Rapat DLH, Selasa, 21 Februari 2023.
Ada beberapa gambaran yang disampaikan oleh Bappeda melalui JFP Muda Eri Cahyadi tentang isu strategis terkait rencana penganggaran tahun 2024 di DLH Bengkalis yaitu abrasi dan longsor pesisir, potensi kebakaran hutan dan lahan, potensi rawan genangan hujan dan banjir, pengelolaan persampahan dan air limbah perkotaan.
Melalui Sekretaris Ed Efendi, DLH mengusulkan program prioritas yang perlu perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan memberikan porsi anggaran sesuai yang dibutuhkan.
Mengenai Renja Tahun 2024 yang disampaikan, Ketua Komisi II H. Adri menanggapi bahwa sebagaimana tahap awal prioritas pembangunan idealnya dalam sisi anggaran DLH mendapat bagian lebih.
Alokasi anggaran harus fokus, DLH harus menyusun kondisi saat ini, target, capaian, dan outputnya seperti apa untuk mengetahui performa index dinas “Terukur, Efesien, Efektif” dari sisi anggaran.
“Harapannya kepala dinas menyampaikan ke TAPD alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup disesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.
Dari sisi dinas, H. Adri mengatakan jika ada pagu anggaran yang dianggap tidak maksimal dilaksanakan sebaiknya diabaikan terlebih dahulu.
“Apa bila tidak maksimal kita minta alihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk mengefesienkan anggaran dinas,” ucapnya.
Kedepan di bawah Bappeda, pengawasan tidak serta merta harus ditangani oleh DLH, pembuangan sampah sudah ada Perdanya dan tupoksi berada di Satpol PP. Menurutnya perlu suatu koordinasi di bawah Bappeda untuk menentukan tugas masing-masing dinas, bagaimana memfungsikan SKPD sesuai dengan tupoksinya.
Sekretaris Ed Efendi sepakat dengan efesiensi dan efektivitas yang dikatakan oleh ketua Komisi II, ia mengharapkan Komisi II dapat mengawal program dan kegiatan dari segi penganggaran agar terlaksana dengan baik.
“Harapan kami progam ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan,” tuturnya. (rls/fdl).
