PEKANBARU, DURASI.co.id – Pemerintah pusat meminta seluruh pemangku kepentingan di Riau memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran, terutama melalui penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Hal itu disampaikan Hanif saat membuka Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla di SKA CoEx, Pekanbaru, Sabtu (10/5/2025). Ia meminta Dinas LHK Provinsi Riau memperluas cakupan dan pelatihan bagi MPA di berbagai wilayah rawan api.
“Kami mendorong agar MPA dikembangkan di semua lingkup. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi karhutla,” ujar Hanif.
Ia menambahkan, pengendalian karhutla memerlukan sinergi antarpihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha. Menurut Hanif, langkah preventif perlu dibarengi tindakan tegas terhadap pelanggaran, terutama di areal konsesi kehutanan dan perkebunan yang kerap menjadi titik api.
“Lakukan pengawasan serius, terutama di areal konsesi. Bila perlu, ambil tindakan represif. Ini bukan sekadar instruksi, melainkan mandat undang-undang,” kata dia.
Riau tercatat sebagai salah satu provinsi dengan kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama pada musim kemarau. Karhutla bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Hanif juga membuka ruang bagi masukan dari berbagai pihak terkait penanganan karhutla. “Jika ada hal yang bisa dikoordinasikan dengan kementerian, kami sangat terbuka. Harapannya, angka kejadian karhutla bisa kita tekan bersama,” ujarnya.
Penulis: Sukri
Editor: Aliman
