BENGKALIS, DURASI.co.id – Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi polemik dan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, karena hingga kini masyarakat belum mendapatkan jawaban terkait penundaan Pilkades tersebut.
Untuk mendapat jawaban dan alasan pemerintah menunda pesta Demokrasi tersebut, puluhan Kepala Desa dari enam kecamatan melaksanakan rapat kerja bersama Forkopimda yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis.
Rapat kerja tersebut itu dipusatkan di ruang rapat paripurna, Jalan Antara, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin, 20 Februari 2023.
Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Febriza Luwu didampingi anggota H Ariyanto, dan dihadiri Dandim Bengkalis diwakili Kasdim Mayor Arh Sudiyono, Kapolres Bengkalis diwakili Kasat intel AKP Aang Kusmawan, Kajari Bengkalis diwakili Kasi Intel Isna, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Bengkalis Johansyah Syafri, Kesbangpol dan puluhan Kepala Desa.
Ketua Komisi l DPRD Bengkalis, Febriza Luwu menyampaikan bahwa Komisi I mendapatkan surat masuk dari kepala desa se-Kabupaten Bengkalis terkait penundaan Pilkada.
“Kami mau konsultasi bersama kepala daerah yang diwakilkan Staf Ahli, dan kami berharap dari PMD hadir untuk menjawab semua keluhan kepala desa. Tentunya yang berkompeten menjawab adalah PMD tapi, mereka berhalangan dikarenakan dinas luar,” ungkap Febriza Luwu.
Terkait keputusan rapat tersebut Febriza Luwu mengatakan bahwa DPRD cuma memfasilitasi saja atas keluhan dan aspirasi kepala desa.
“Keinginan Kepala Desa minta audensi langsung dengan Bupati selaku orang nomor satu di kabupaten Bengkalis, agar mendengarkan maksud dan tujuan para Kades terkait alasan penundaan pemilihan Pilkades,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu Jaswir dalam rapat tersebut menyampaikan, bahwa pada prinsipnya para kades ingin bertanya tentang alasan penundaan Pilkades yang seharusnya digelar pada 2023 ini.
“Kami ingin menyampaikan apa yang ditanyakan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan pilkades yang ditunda, sementara surat yang disampaikan menteri dalam negeri itu juga dibaca oleh masyarakat. Kalau bicara masalah anggaran kita punya, kalau bicara masalah pengamanan supaya kondusif kami kepala desa insya Allah beserta TNI-POLRI juga mungkin siap untuk mengamankan kegiatan-kegiatan dari Pilkades itu,” ucap Kades.
Lebih lanjut, Kades Pakning Asal itu juga mengungkapkan bahwa sebagai perwakilan masyarakat ia hanya ingin mendengarkan penjelasan dari pemerintah Kabupaten kenapa Pilkades ini ditunda
“Kami tidak mau membuat heboh di media namun yang kami inginkan adalah penjelasan dari pemerintah saja, dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bisa kami jawab,” ungkap Kades
Terakhir Jaswir menuturkan ditunda maupun dilanjutkan pelaksanaan Pilkades tersebut dirinya secara tegas mengatakan tetap mendukung Pemerintah terutama Bupati dua periode.
“Pada saat ini kami bukan menantang pemerintah, kami hanya ingin menyampaikan harapan masyarakat agar masing-masing desa dipimpin oleh Kepala Desa yang difinitif. Jadi kami berharap tolong dengarkan suara kami, karena masyarakat sangat menantikan jawaban dan alasan yang benar itu apa, untuk penunda Pilkades tersebut. Terima kasih,” tutupnya. (Fadil)
