MEDAN, DURASI.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pelaksanaan program strategis di daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (8/10/2026).
“Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan proposal yang diajukan seluruh kabupaten/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu, barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota,” ujar Faisal.
Faisal menyebutkan, pagu BKP yang tercatat mencapai Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, BKP yang telah berkontrak mencapai Rp325 miliar dengan penerima sebanyak 30 kabupaten/kota.
Saat ini, realisasi fisik pembangunan terus berjalan. Pemprov Sumut memastikan seluruh kegiatan yang didanai melalui BKP dapat rampung hingga Desember 2026.
Menurut Faisal, progres realisasi BKP juga akan menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Sumut dalam pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota pada 2027. Pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan realisasi anggaran yang baik akan menjadi perhatian dalam penilaian tersebut.
“Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang realisasinya baik,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar. Di antaranya, Kabupaten Nias Utara sebesar Rp23 miliar, Asahan Rp28 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, Padanglawas Rp20 miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 miliar.
Selain itu, sejumlah kabupaten/kota lainnya menerima BKP dengan nilai mulai dari Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.
Faisal menjelaskan, sebagian besar proposal BKP yang diajukan pemerintah kabupaten/kota diperuntukkan bagi kegiatan peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKP juga diselaraskan dengan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jadi, memang ini yang paling diminati di seluruh kabupaten/kota, yaitu untuk meningkatkan infrastruktur. Proposal yang diajukan kami coba sinergikan dengan pemerintah provinsi. Dengan demikian, ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses menuju jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami danai di beberapa lokasi di kabupaten/kota,” pungkasnya. [Nababan]
