MEDAN, DURASI.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Alokasi terbesar berada pada bidang infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp275 miliar. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.
“Kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua, yaitu untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat rapat koordinasi (Rakor) dengan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (12/1/2026).
Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai tersebut setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.
“Kita menunggu data dari kabupaten/kota dan menyinkronkannya dengan data BNPB. Apabila huntap sudah terakomodasi seluruhnya oleh BNPB, anggaran ini akan kita alihkan untuk BNPB, sehingga nilai rumah yang dibangun BNPB nantinya lebih dari Rp60 juta,” kata Bobby Nasution.
Sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami tetap membantu bapak dan ibu dalam pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa. Seluruhnya berada di hunian sementara (huntara), menyewa rumah, atau tinggal di rumah kerabat dengan biaya yang kami tanggung. Kami juga menyiapkan bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta sebagai pengganti isi rumah, serta Rp5 juta untuk modal usaha bagi pelaku usaha yang terdampak,” kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.
“Berdasarkan pemetaan kami, kondisi Sumut secara umum sudah membaik. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang perlu dipercepat pemulihannya, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga, karena sejumlah indikatornya belum sepenuhnya baik,” kata Tito Karnavian.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut. [Nababan]
