NIAS BARAT, DURASI.co.id – Hampir dua bulan setelah ambruknya Jembatan Sungai Oyo di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, dampak kerusakan infrastruktur tersebut masih dirasakan warga. Mobilitas warga dan distribusi logistik terganggu, sementara proses penanganan jembatan belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan berarti.
Peristiwa ambruknya jembatan yang terjadi pada 5 Maret 2025 itu sempat menyedot perhatian publik. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama sejumlah pejabat daerah langsung meninjau lokasi tak lama setelah kejadian.
Dalam kunjungan tersebut, Bobby menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur di wilayah itu. Ia bahkan menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk pembangunan jalan dari Simpang Miga menuju Sirombu, serta Rp 40 miliar khusus untuk pembangunan kembali Jembatan Sungai Oyo.
Namun, hingga awal Mei 2025, belum tampak upaya konkret di lapangan. Tidak ada pengerjaan fisik maupun persiapan teknis yang dilakukan di lokasi jembatan. Kunjungan pejabat dinilai sebagian warga lebih bersifat seremonial ketimbang solusi nyata.
“Waktu itu mereka datang ramai-ramai, tapi cuma lihat-lihat dan bicara di media. Tidak ada tim teknis yang turun atau alat berat yang disiapkan,” kata seorang warga yang ditemui saat menyeberangi sungai menggunakan perahu menuju pusat pemerintahan Nias Barat.
Fanoro Todo Halawa, warga Kecamatan Lolofitu Moi, mengungkapkan keluhan serupa. Ia mengatakan bahwa warga kini harus menggunakan perahu setiap hari untuk beraktivitas. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit.
“Sekali antar bisa Rp 20.000 sampai Rp 25.000. Kalau pulang pergi, bisa sampai Rp 50.000 per hari. Ini jelas memberatkan kami,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada janji dan seremoni. Warga mendesak agar segera dilakukan langkah nyata, seperti pencairan anggaran perbaikan, pembangunan jembatan sementara, dan pemulihan akses transportasi.
“Tanpa tindak lanjut yang cepat, kunjungan itu hanya jadi simbol politik. Sementara penderitaan kami terus berlanjut,” kata Fanoro.
Pemerintah daerah maupun provinsi diharapkan segera merespons keluhan warga dengan aksi konkret di lapangan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal retorika, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Penulis: Odal Zai
Editor: Indra
