DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai perbaikan jembatan di Jorong Pulau Anjolai, Nagari Ampek Koto Nan Dibawuah, Kecamatan Sembilan Koto, yang sebelumnya disebut sebagai hasil swadaya murni masyarakat, serta menuding bupati bersikap tutup mata.
Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Bobby P Riza, melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Amrijal, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.
“Perbaikan Jembatan Pulau Anjolai bukanlah hasil swadaya murni masyarakat, melainkan merupakan bantuan CSR dari perusahaan Swarna Bumi Ilman Persada melalui Bapak Sutan Riki Al Khaliq, atas permintaan Bupati Dharmasraya melalui Dinas PMPTSP dan Dinas PU,” jelas Amrijal, Sabtu (6/9/2025).
Amrijal menambahkan, berita yang telah terlanjur beredar terkesan dibuat untuk menyudutkan Bupati Dharmasraya.
“Kami menduga berita itu sengaja dibuat untuk menyudutkan Ibu Bupati dan pemerintah daerah. Berita tersebut tidak berdasar dan tidak diverifikasi dengan benar oleh wartawan yang bersangkutan, sehingga sangat tidak profesional,” tegasnya.
Direktur PT Swarna Bumi Ilman Persada, Sutan Riki Al Khaliq, membenarkan pernyataan tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya dari Fraksi PDIP itu menyampaikan bahwa perusahaannya memang menerima proposal dari Pemkab Dharmasraya untuk mendukung perbaikan jembatan.
“Kami menerima proposal dari Dinas PU dan Dinas PMPTSP bulan lalu. Karena perlu dilakukan kajian dan perhitungan anggaran, maka pelaksanaannya baru bisa dilakukan saat ini,” ujarnya, yang diamini oleh Kepala Dinas PMPTSP, Naldi.
Sementara itu, Kepala Jorong Pulau Anjolai, Bobi Dion Basmen, juga meluruskan informasi yang beredar. Ia mengakui pernah diwawancarai oleh seorang wartawati, namun tidak diberi penjelasan mengenai konteks wawancara tersebut.
“Saya memang pernah diwawancarai, tetapi saat itu saya sedang berada di luar daerah. Oknum wartawati yang bersangkutan juga tidak menjelaskan konteks wawancara, sehingga muncul kesalahpahaman dalam pemberitaan,” ungkap Bobi.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya sebelumnya tidak dapat diartikan mewakili pemerintah daerah.
“Pernyataan saya sebelumnya tidak mewakili pemerintah daerah, terlebih lagi saya tidak diberi tahu apa konteksnya. Pemda dan pemerintah nagari adalah dua entitas yang berbeda, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk berbicara mewakili Pemda,” tegasnya lagi, seraya menyatakan menarik kembali pernyataan sebelumnya.
Camat Sembilan Koto, Fajar Robie Yunika, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi antara Pemkab Dharmasraya dan dunia usaha melalui CSR sangat membantu masyarakat. Kami di kecamatan merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemkab Dharmasraya berharap masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan memahami bahwa CSR merupakan salah satu solusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. [Sonia]
