DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus berupaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026), turut didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dan dihadiri Kepala Badan Komunikasi RI M Qodari.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar Sirait mengajak Annisa meninjau langsung proyek percontohan penataan kawasan permukiman kumuh di Menteng Tenggulun. Kunjungan itu menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun konsep kawasan hunian yang sehat, tertata, dan layak huni.
“Kami melihat langsung keberhasilan penataan di Menteng Tenggulun. Ini referensi berharga untuk mereplikasi konsep permukiman sehat, tertata, dan layak huni di Dharmasraya,” kata Annisa.
Pada pertemuan itu, Annisa memaparkan kondisi sektor perumahan di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, backlog perumahan di kabupaten tersebut mencapai sekitar 18.500 unit.
Selain itu, masih terdapat 2.766 rumah tidak layak huni (RTLH), sebanyak 23.598 kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak, serta kawasan kumuh yang tersebar di 34 lokasi dengan luas mencapai 229,90 hektare.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan dukungan pemerintah pusat melalui sejumlah program, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan rumah susun bagi MBR maupun aparatur sipil negara (ASN), serta penataan kawasan kumuh secara terpadu.
Annisa menegaskan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah. Menurutnya, Pemkab Dharmasraya telah menyiapkan data yang valid, lahan berstatus clear and clean, kemudahan perizinan, serta koordinasi lintas sektor untuk mendukung realisasi program tersebut.
Langkah menjemput dukungan pemerintah pusat ini merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berhasil memperoleh alokasi anggaran dari Kementerian PKP sebesar Rp6,2 miliar untuk penataan kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya optimistis sinergi dengan pemerintah pusat akan mempercepat penyediaan rumah layak huni, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ranah Cati Nan Tigo. [Sonia Chaniago]
