MADIUN, DURASI.co.id – Perubahan skema penganggaran belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun menuai sorotan.
Paket belanja senilai Rp23,45 miliar tersebut mengalami pergeseran metode dari swakelola tipe 1 menjadi penyedia yang dikecualikan. Perubahan ini dinilai tidak sekadar bersifat teknis, melainkan juga menyangkut ketepatan klasifikasi belanja sejak tahap perencanaan.
Sejumlah pihak menilai, pergeseran skema tersebut memunculkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP). Pasalnya, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara regulatif termasuk belanja yang dikecualikan dari mekanisme pengadaan, sebagaimana diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada metode swakelola atau penyedia, melainkan pada ketepatan pemisahan akun belanja antara iuran dan jasa pengelolaan.
“Secara program boleh digabung, tetapi secara akun tidak bisa disatukan. Iuran harus tetap berada pada akun khusus jaminan sosial, bukan dimasukkan ke dalam akun jasa,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, jasa pengelolaan seperti verifikasi, input data, dan administrasi BPJS dapat dianggarkan melalui mekanisme PBJP pada akun jasa lainnya. Oleh karena itu, pemisahan antara iuran dan jasa menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan terhadap klasifikasi belanja.
“Perubahan skema pada 2026 ini dapat dilihat sebagai langkah koreksi, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan baru, terutama terkait praktik penganggaran pada tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.
Sebelumnya, belanja PBI di lingkungan Dinkes PPKB Kota Madiun masih menggunakan skema swakelola, meskipun secara karakter termasuk kategori belanja yang dikecualikan dari mekanisme pengadaan.
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi apakah perubahan pada 2026 merupakan penyesuaian administratif semata atau bentuk pengakuan tidak langsung atas ketidaktepatan klasifikasi pada periode sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinkes PPKB Kota Madiun belum memberikan keterangan resmi terkait dasar perubahan skema maupun konsistensi klasifikasi belanja pada tahun-tahun sebelumnya. [Rofi]
Perubahan Skema PBI Dinkes Kota Madiun Jadi Sorotan








