BATAM, DURASI.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, untuk menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam secara ex-officio.
Penunjukan ini sejalan dengan perubahan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025, yang memperbarui aturan sebelumnya terkait pengelolaan BP Batam.
Dengan regulasi baru ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam secara otomatis memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pimpinan BP Batam dalam kapasitas ex-officio.
“Tidak ada kata tidak siap bagi kami. Ketika amanah diberikan, kami harus menjalankannya dengan baik dan sepenuh hati untuk menyukseskan kebijakan ini,” kata Amsakar Achmad, Senin (17/2/2025).
Meski telah ditunjuk, Amsakar menegaskan bahwa pelantikan serta penyusunan struktur kelembagaan BP Batam masih dalam tahap proses.
“Saat ini, baru salinan aturan yang terdistribusi. Pelantikan serta pembahasan struktur kelembagaan masih dalam tahap persiapan,” ungkapnya.
Sebagai Kepala BP Batam ex-officio yang ditunjuk, Amsakar menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu aspek utama yang menjadi fokusnya adalah integrasi rencana tata ruang BP Batam dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, agar pemanfaatan lahan lebih optimal.
Ia juga mencatat tren positif investasi dalam tiga tahun terakhir sejak kebijakan ex-officio diterapkan. Meski demikian, menurutnya, masih terdapat peluang untuk lebih mengoptimalkan status Free Trade Zone (FTZ) agar menarik lebih banyak investor asing.
“Investasi yang masuk saat ini masih seimbang antara penanaman modal asing dan dalam negeri. Kita harus bisa memanfaatkan FTZ untuk meningkatkan daya saing Batam di tingkat internasional,” ujarnya.
Amsakar juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 7,4 persen pada 2024 menjadi 8 persen atau lebih. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara BP Batam, kementerian terkait, dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi daerah berjalan sejalan dengan kebijakan nasional.
Terkait evaluasi jajaran pejabat BP Batam, Amsakar menyatakan belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian dalam waktu dekat.
“Saat ini saya belum berpikir ke arah itu. Tata kelola pemerintahan setiap tahunnya sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga ada mekanisme yang harus diikuti,” kata Amsakar.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perombakan struktur jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.
“Di internal Pemkot Batam, saya akan melihat siapa yang memiliki kapasitas, loyalitas, dan dapat bekerja sama. Untuk BP Batam, keputusan terkait rotasi, mutasi, dan promosi harus dikomunikasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” tambahnya.
Amsakar berharap kebijakan ex-officio dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan kebijakan yang kontraproduktif.
“Dengan posisi Wali Kota sebagai Kepala BP Batam ex-officio, kita bisa menyelaraskan kepentingan daerah dan pusat secara lebih harmonis, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi Batam,” tandasnya.
Penulis: Ledi
Editor: Indra
