TANJUNGPINANG, DURASI.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (20/2/2025).
Mereka menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah, yang dinilai merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran yang dinilai merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Aksi yang digelar di depan kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini berlangsung damai, diwarnai dengan orasi, spanduk protes, serta tuntutan tertulis yang dibacakan langsung oleh para mahasiswa.
Mereka menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak relevan dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama adalah pemotongan anggaran pendidikan, yang berpotensi meningkatkan biaya kuliah bagi mahasiswa serta menghambat akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani anggaran negara dan rawan penyimpangan.
Mereka juga mempertanyakan kebijakan pengangkatan staf khusus (stafsus) di lingkungan pemerintah daerah, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
Koordinator aksi, Joel Oktavianus Lohonauman, dalam orasinya dengan tegas meminta pemerintah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, karena dinilai lebih banyak memberikan dampak negatif daripada manfaat bagi masyarakat luas.
“Kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran. Pemotongan dana pendidikan dan kesehatan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan malah memangkas anggaran yang menyangkut hak dasar masyarakat,” ujar Joel di hadapan peserta aksi.
Selain itu, Joel juga menyoroti pengangkatan staf khusus oleh pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Kepri, yang dianggap bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran.
“Kami mendesak DPRD Kepri untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan beban anggaran yang lebih besar,” ucapnya dengan lantang.
Penulis: Rudi
Editor: Aliman
