PEKANBARU, DURASI.co.id – Ratusan pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Riau turun ke jalan untuk memprotes kebijakan penundaan pengangkatan mereka.
Mereka menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Riau pada Senin (10/03/2025), menuntut kepastian status kepegawaian yang sebelumnya dijadwalkan akan segera ditetapkan.
Dengan mengenakan seragam serba putih, peserta aksi yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tenaga honorer, guru, tenaga kesehatan, pegawai Kementerian Agama, dan pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menolak kebijakan terbaru pemerintah yang menunda pengangkatan mereka.
Menurut kebijakan yang baru diumumkan, pengangkatan CPNS akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK harus menunggu hingga 1 Maret 2026.
Para peserta aksi mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk membatalkan Surat Edaran (SE) yang mengatur penyesuaian jadwal pengangkatan.
Dalam kebijakan terbaru, pengangkatan CPNS yang sebelumnya dijadwalkan pada Maret 2025 diundur hingga Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK ditunda lebih lama hingga Maret 2026. Keputusan ini dinilai merugikan dan mengancam kepastian kerja sekitar empat juta pelamar CPNS dan PPPK di seluruh Indonesia.
Para peserta aksi membawa berbagai spanduk bertuliskan, “Kami mengabdi, bukan menunggu janji. Segera terbitkan SK #savecasn2024” serta “Tolak TMT serentak, kami butuh kepastian, bukan janji.”
Mereka juga meminta DPRD Riau untuk turut memperjuangkan hak-hak mereka dan tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap merugikan CPNS dan PPPK.
Di Riau, jumlah CPNS dan PPPK yang dinyatakan lolos seleksi mencapai lebih dari 23 ribu orang.
Salah satu perwakilan aksi, Abu Nazar dari Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau, menegaskan bahwa penundaan pengangkatan berdampak besar pada kehidupan mereka.
“Kami yang telah lolos seleksi menuntut pengangkatan dilakukan sesuai jadwal awal tanpa ada penundaan lebih lanjut,” ujar Abu Nazar dalam orasinya.
Para peserta aksi meminta DPRD Riau meneruskan aspirasi mereka ke tingkat nasional. Mereka berharap pemerintah kembali ke jadwal pengangkatan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa menambah ketidakpastian bagi mereka yang telah dinyatakan lolos seleksi.
“Kepastian dan keadilan dalam proses pengangkatan CPNS dan PPPK adalah hak yang tidak bisa ditawar,” tegas para pendemo.
Aksi ini menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada para calon aparatur negara. Mereka berjanji akan terus menyuarakan aspirasi hingga pemerintah memberikan kepastian terkait pengangkatan mereka.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pengangkatan CPNS direncanakan berlangsung pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025, sedangkan pengangkatan PPPK pada 28 Februari 2025.
Massa aksi membawa spanduk bertuliskan tuntutan dan keluhan mereka yang hingga saat ini belum diangkat menjadi CPNS dan PPPK, padahal banyak di antara mereka telah mengabdi selama puluhan tahun.
Diketahui, jumlah CPNS dan PPPK yang lolos seleksi di Riau mencapai lebih dari 23 ribu orang.
Sementara itu, Koordinator Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau, A Nazar, mengatakan bahwa peserta aksi terdiri dari kelompok honorer, guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pegawai Kemenag, serta pegawai OPD dari berbagai kabupaten/kota.
“Kami juga menuntut agar DPRD Riau terus mengawal aspirasi ini ke tingkat nasional dan menekan pemerintah untuk kembali ke jadwal pengangkatan yang telah ditetapkan sebelumnya,” ucapnya dengan lantang.
Penulis: Sukri
Editor: Indra
