BATAM, DURASI.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) mensosialisasikan bahaya judi online melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) pada kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 5 Batam, Jumat (26/7/2024).
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso mengatakan, kegiatan JMS dengan mengangkat tema “Bahaya Judi Online” ini merupakan bentuk tanggung jawab Kejati Kepri dalam rangka mengkampanyekan dan mensosialisasikan bahaya atau anti judi online.
“Oleh karena itu Tim JMS Kejati Kepri melakukan kegiatan penyuluhan hukum di SMA sederajat untuk dapat memberikan edukasi atau pengetahuan kepada para peserta didik mengenai bahaya judi online dan ketentuan pidananya,” kata Kasi Penkum, Sabtu (27/7/2024).
Ia menjelaskan perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang dapat uang taruhan atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan. Sedangkan judi online merupakan jenis perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian ketentuan permainan serta jumlah taruhan ditentukan oleh pelaku perjudian online dan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.
“Bahaya judi online berpotensi membuat kecanduan, merusak pikiran. Judi online dirancang untuk menciptakan sensasi menghasilkan dan memancing hasrat bermain berulang-ulang walau mengalami kekalahan, dapat menimbulkan masalah ekonomi seperti tabungan habis, aset terjual, hutang menumpuk, dan bangkrut. Bersifat kriminogen berbuat nekat melakukan apapun (mencuri, menipu, dan lainnya) untuk mendapatkan uang demi berjudi dan berharap bisa mendapat uang dengan instan serta dapat merusak mental seperti depresi atau stres, kecemasan yang berlebih, perasaan putus asa. Adapun jenis konten perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan system billing operator bandar,” kata Denny.
Ia menjelaskan, cara mengatasi kecanduan judi online dengan langkah pertama adalah mengakui masalah kecanduan, mempertimbangkan dan merenungkan dampak kerugian yang akan dirasakan, berbicara dengan orang terpercaya seperti teman atau keluarga yang dapat membantu, memblokir dan membatasi akses ke situs judi online, beraktivitas positif seperti mengalihkan aktivitas judi online ke olahraga, kesenian, dan sebagainya, mencari bantuan profesional atau konsultasi dengan ahli psikiater.
“Adapun ketentuan pidana yang mengatur pelaku judi online adalah Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar. Pada ketentuan Pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta. Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta, dimana ketentuan pidana ini juga mengatur tindak pidana perjudian,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen, M Chadafi Nasution menjelaskan bahaya dari dampak narkotika atau narkoba serta obat-obatan terlarang pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan.
“Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman dan memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, narkotika terdiri dari Golongan I ex ganja, opium, shabu-shabu, pil extasi. Kemudian golongan II ex morfin, alfaprodina dan golongan III ex codein.
“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Pasal 111 s/d Pasal 148 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal hingga 20 tahun, hukuman seumur hidup dan hukuman mati serta denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak sebesar Rp 10 miliar,” ungkapnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, Chadafi berharap para siswa atau pelajar dapat mengetahui bahwa ancaman hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika sangat berat, dan diharapkan dapat menghindari dari perbuatan yang melanggar hukum.
“Terkhusus pada ketentuan pidana menurut Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta,” bebernya.
Di akhir kegiatan, Tim JMS Kejati Kepri menyematkan secara simbolis kepada 2 siswa SMAN 5 Batam untuk menjadi perwakilan Duta Medsos, dimana peran serta Duta Medsos yang telah ditunjuk untuk dapat mengajak para siswa atau pelajar untuk dijadikan Role Model (teladan) agar ketoktular pada para siswa lainnya bijak dalam menggunakan media sosial.
Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Kepala SMAN 5 Jamal Dinata, dan para guru SMAN 5 Batam. (DR)
