BATAM, DURASI.co.id – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengunjungi warga Rempang di Sembulang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) Sabtu (29/3/2025) sore, dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan transmigrasi lokal yang menuai penolakan.
Kedatangannya didampingi oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, serta Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut dengan spanduk yang berisi penolakan terhadap program transmigrasi lokal. Menanggapi hal tersebut, Iftitah menegaskan bahwa program transmigrasi bersifat sukarela dan bukan paksaan.
“Bapak dan Ibu, transmigrasi itu tidak ada paksaan. Bagi yang mengikuti transmigrasi, saya akan mengupayakan dukungan dari kementerian lain untuk membuat program dalam satu kawasan di Rempang ini,” ujarnya.
Iftitah mengungkapkan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi warga terkait konflik yang terjadi di Rempang. Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencari solusi terbaik tanpa bersikap konfrontatif.
“Saya yakin Bapak dan Ibu punya hati, pasti ingin mencari solusi terbaik. Bukan soal siapa yang menang atau kalah. Saya datang ke sini untuk mencari jalan keluar bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Iftitah menekankan komitmennya untuk memberikan solusi yang menguntungkan warga. Ia bahkan berjanji untuk mengupayakan sertifikat hak milik (SHM) bagi warga yang terdampak kebijakan transmigrasi.
“Sebagai menteri, saya memiliki akses langsung ke Presiden. Saya akan melaporkan kondisi ini dan meminta perhatian penuh dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, konsep transmigrasi saat ini sudah lebih modern dan tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, melainkan juga melibatkan industri perkebunan, perikanan, bahkan pariwisata. Ia mencontohkan daerah lain yang telah berhasil menjalankan program ini, seperti perkebunan tebu di Sumba dan industri cokelat di Sulawesi.
Sebagai bukti keseriusannya dalam mencari solusi, Iftitah berencana untuk merayakan Salat Id di Rempang dan mengajak warga untuk melaut serta memancing bersamanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam sambutannya menyayangkan penyambutan warga yang disertai spanduk penolakan. Ia menegaskan bahwa program transmigrasi hanya diperuntukkan bagi mereka yang bersedia.
“Tolonglah, Ibu-Ibu, jangan sambut kedatangan kami dengan cara seperti ini. Seperti yang dikatakan Pak Menteri, program ini bersifat sukarela,” ujar Li Claudia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menekankan bahwa kunjungan Mentrans bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat.
“Dulu, ketika terjadi konflik di Rempang, saya tidak termasuk dalam surat keputusan (SK). Kini, sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, saya datang untuk bersilaturahmi. Saya juga mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di rumah saya pada open house 1 Syawal 1446 H,” kata Amsakar.
Penulis: Simon
Editor: Indra
