ADVETORIAL, DURASI.co.id – Rasio elektrifikasi atau jumlah rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang telah dialiri listrik hingga awal April 2025 telah mencapai 98,19 persen.
Artinya, hanya tersisa sekitar 1,81 persen rumah tangga di provinsi ini yang belum dialiri listrik.
Rasio elektrifikasi sebesar 98,19 persen itu meningkat 4,47 persen selama masa kepemimpinan Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi tercatat sebesar 93,72 persen.
Angka rasio elektrifikasi ini meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 93,72 persen pada tahun 2020, menjadi 94,50 persen tahun 2021, 96,32 persen tahun 2022, dan 97,99 persen tahun 2023.
Pada tahun ini, sebanyak 155 pulau di Kepri telah dialiri listrik oleh PLN, sementara 31 pulau memperoleh listrik dari bantuan pemerintah (non-PLN).
Program percepatan pemerataan listrik melalui Program Kepri Terang telah memangkas jumlah pulau berpenghuni yang belum dialiri listrik. Pada tahun 2020, terdapat 118 pulau berpenghuni yang belum dialiri listrik. Pada tahun 2025 ini, jumlah tersebut menyisakan 38 pulau.
“Terdapat satu desa yang belum dialiri listrik, yakni Desa Lalang (Kabupaten Lingga) yang merupakan hasil pemekaran wilayah,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan kondisi kelistrikan di Kepulauan Riau, Rabu (16/4/2025).
Pada tahun 2025 ini, tidak ada lagi sistem isolated PLN, yakni sistem pembangkit listrik yang berdiri sendiri (tidak terhubung dengan jaringan utama PLN) yang hanya beroperasi selama 7 jam.
Saat ini di Kepri terdapat 110 sistem isolated PLN. Sebanyak 41 sistem di antaranya telah beroperasi selama 24 jam, sedangkan 69 sistem lainnya beroperasi selama 14 jam.
“Saat ini tinggal tiga ibu kota kecamatan yang listriknya beroperasi selama 14 jam. Jumlah itu menurun drastis dibandingkan tahun 2020, yang berjumlah 11 ibu kota kecamatan,” kata Ansar menambahkan.
Selama empat tahun Program Kepri Terang berjalan (2021–2024), sebanyak 21 pulau telah dibangun genset atau sistem solar home system (SHS), dan 59 desa/pulau telah dibangun jaringan listrik.
Melalui Program Kepri Terang pula telah dilaksanakan 12.764 bantuan pasang baru listrik (BPBL), baik melalui anggaran APBD, APBN, CSR, maupun SHS.
Tahun 2021: 4.524 rumah tangga
Tahun 2022: 1.739 rumah tangga
Tahun 2023: 2.895 rumah tangga
Tahun 2024: 3.606 rumah tangga
“Pembangunan sarana tenaga listrik di 38 pulau berpenghuni menjadi prioritas,” tegas Gubernur Ansar.
Prioritas lainnya adalah meningkatkan jam nyala di 69 sistem isolated PLN menjadi 24 jam.
“Utamanya adalah di tiga ibu kota kecamatan yang masih beroperasi selama 14 jam,” tutup Ansar dengan optimisme bahwa pemerataan listrik di Kepri akan terwujud di masa kepemimpinannya.
